Wali Kota Sorong Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Raih Opini WTP

Facebook
WhatsApp
Telegram
X

SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Wali Kota Sorong Septinus Lobat, S.H., MPA., secara resmi menyerahkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Kota Sorong.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna X Masa Persidangan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR Kota Sorong, Kamis (13/8/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Sorong selama tahun anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Sorong juga menyampaikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Capaian tersebut disebut sebagai hasil kerja bersama sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Pemkot Sorong menegaskan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK dan menjadikan catatan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi. Pembahasan Ranperda bersama DPR Kota Sorong diharapkan berlangsung secara objektif, konstruktif, dan terbuka demi meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mendukung program prioritas pembangunan Kota Sorong.

Artikel Lainnya

Bupati Garut Hadiri Wisuda ITG, Ajak Lulusan Berkontribusi untuk Daerah

GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri Sidang Senat

Garut Bergerak untuk Masa Depan Hijau! PISPI Jawa Barat Tanam 1.000 Pohon di Teras Gunung Guntur, Syakur Amin Beri Apresiasi

Garut – Langkah nyata menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan

DPRD Jangan Hanya Duduk di Ruang Sidang: Ketika Pasar Tradisional, Warung, dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Wakil Rakyat

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada banyak cara

Ekonomi Rakyat Jangan Dibiarkan Bertarung Sendirian: Saat Pasar Tradisional, Warung dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Negara

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada satu pertanyaan

Dari Masjid Untuk Kesejahteraan Umat

Jangan Hanya Memakmurkan Masjid, tetapi Masjid Juga Harus Ikut Memakmurkan

Masjid Raya Al Jabbar Beroperasi Penuh 24 Jam: Memuliakan Tamu Allah dan Menguatkan Kesadaran Kolektif Jemaah

FaktaPasundan.id-Bandung: Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Jabbar menegaskan

No data was found