GARUT — Barisan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy (BARA BSP) menyatakan kesiapannya untuk ikut mengawal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy, Kabupaten Garut.
Ketua Umum BARA BSP, Ali Usman, mengatakan pihaknya tidak berkepentingan untuk terlibat dalam pekerjaan proyek. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut lebih diarahkan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami bukan orang-orang yang suka bermain proyek. Ketika proyek itu hadir dan direalisasikan di jalan Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy, kami akan ikut mengawasi,” ujar Ali.
Ia mencontohkan, apabila dalam perencanaan ditentukan ketebalan jalan mencapai 30 atau 40 sentimeter, namun dalam pelaksanaan ditemukan ketebalan yang tidak sesuai, pihaknya akan mempertanyakan dan melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah daerah maupun dinas terkait.
“Kami akan menjadi quality control. Kalau misalnya spesifikasi jalan 30 atau 40 sentimeter, tetapi kenyataannya hanya 20 sentimeter, tentu akan kami kawal dan laporkan kepada Pak Bupati serta dinas terkait,” katanya.
Ali menyampaikan, hasil pertemuan dan pembahasan terkait pembangunan jalan tersebut telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana penggunaan anggaran sekitar Rp2,5 miliar yang sebelumnya menjadi bagian dari aspirasi hasil aksi di Gedung DPRD Kabupaten Garut.
Selain itu, terdapat pula dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2026.
Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Agus, penanganan jalan tersebut akan dibagi ke dalam beberapa segmen.
Untuk anggaran sekitar Rp2,5 miliar, Ali menyebut penanganan direncanakan pada ruas dari Peundeuy menuju Singajaya hingga sejumlah titik yang telah menjadi bagian dari pembahasan. Namun, panjang ruas yang dapat ditangani belum dapat dipastikan karena pekerjaan masih menunggu proses tender.
“Belum bisa dikalkulasi Rp2,5 miliar itu bisa menangani berapa kilometer karena belum tender. Nanti setelah prosesnya jelas baru bisa diketahui panjang jalan yang dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk anggaran IJD, ruas jalan Banjarwangi akan dibagi menjadi sekitar empat segmen. Penentuan lokasi pembangunan akan mempertimbangkan tingkat kerusakan, dengan titik-titik yang kondisinya paling parah menjadi prioritas.
Ali mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 42 kilometer. Dengan standar pekerjaan yang bersumber dari anggaran pusat, pembangunan disebut akan memperhatikan ketebalan serta lebar jalan.
“Informasinya sekitar 42 kilometer. Lebarnya dari yang sekarang sekitar empat meter menjadi 4,5 meter, sedangkan ketebalan sesuai spesifikasi pusat sekitar 40 sentimeter,” katanya.
Menurut Ali, pembangunan secara bertahap berdasarkan segmen menjadi langkah yang perlu dikawal bersama. Sebab, kondisi jalan Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy selama ini menjadi perhatian masyarakat karena digunakan sebagai jalur mobilitas warga dan kendaraan.
Ia berharap pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. BARA BSP juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas teknis mengenai titik-titik prioritas yang akan ditangani.
“Harapan kami pembangunan ini benar-benar sesuai spesifikasi dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada temuan di lapangan, kami akan menyampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait,” pungkas Ali.
