Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodhin, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Garut dari awal hingga ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berjalan dengan sukses tanpa ekses. Namun, ia menyoroti beberapa catatan penting untuk perbaikan ke depan, salah satunya adalah penurunan angka partisipasi pemilih dibandingkan Pemilu sebelumnya.
“Pada Pemilihan Legislatif, tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,3% dari sekitar 2 juta pemilih, sementara pada Pilkada menurun menjadi 70,7%. Artinya, terdapat penurunan sekitar 300 ribu pemilih,” ungkap Nurrodhin usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, di Ballroom Hotel Mercure, Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, pada Senin (24/2/2025).
Selain itu, ia menyoroti potensi kerawanan dalam tahapan kampanye serta permasalahan terkait data pemilih yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Menurutnya, masih ditemukan pemilih yang terdaftar di lokasi yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya, sehingga diperlukan langkah antisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada berikutnya.
“Di pemilu kada banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan kekisruhan data pemilih, pemilih yang tinggal di satu wilayah tapi dia terdaftar di wilayah yang lain, ini harus kita antisipasi,” ungkapnya.
Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Ia berharap catatan-catatan dari Pilkada sebelumnya dapat menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan Pilkada ke depan lebih baik.
“Meskipun Pilkada 2024 di Kabupaten Garut berlangsung sukses tanpa kendala besar, kami tetap berharap penyelenggaraan Pilkada selanjutnya bisa lebih baik,” ujar Dian.
Sebagai tindak lanjut dari FGD ini, KPU Garut berencana menyusun buku perjalanan Pilkada di Kabupaten Garut sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada di tahun 2024. Selain itu, Dian mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengembalikan sebagian anggaran kepada pemerintah daerah, mengingat tidak semua rencana kegiatan terlaksana, termasuk Perselisihan Hasil Pilkada (PHP).
Pihaknya juga telah melakukan efisiensi di beberapa titik, seperti pengadaan logistik. “Tapi secara keseluruhan kita belum bisa memberikan bocoran nih ke teman-teman media berapa sih angka yang akan dikembalikan,” jelasnya.
Dian menambahkan bahwa pengelolaan anggaran 2024 hingga 2025 telah dilaporkan kepada pemerintah, dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga tingkat kabupaten. KPU juga melibatkan akademisi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban agar lebih komprehensif.***
