Komisi IV DPRD Garut gelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS, RSUD dr.Slamet Garut dan RSUD Malangbong. Agenda rapat yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Jl. Proklamasi membahas terkait peningkatan kepesertaan BPJS dan penambahan anggaran. Selasa (07/1/2024).
“Dinas kesehatan dalam rapat melakukan ekspose, bahwa akan ada peningkatan kapasitas kepesertaan BPJS karena akan ada penambahan anggaran,” ujar Anggota DPRD Komisi IV Fraksi PDIP Yudha Puja Turnawan ditemui wartawan usai acara.
Yudha mengatakan anggaran yang sebelumnya 102 Miliar kini ada penambahan menjadi 147 Miliar. Salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang kesehatan dipakai untuk membayar BPJS PBI sehingga bisa adanya penambahan kepesertaan, kemudian jumlah Bed yang ada saat ini masih terbilang kurang.
“Jumlah Bed rawat inap ini kurang, karena se-kabupaten Garut, dari rumah sakit yang ada ini digabungkan hanya ada 1.100 Bed, sementara kebutuhan ada 2.700 Bed. Jadi kita masih kekurangan 1.600 Bed,” paparnya.
Yudha juga menuturkan, di tahun ini pihaknya juga ingin mempercepat beroperasinya Rumah sakit Malangbong dan Limbangan, sehingga Dana Hasil Cukai rokok dan DAU Bidang kesehatan dipergunakan untuk kepentingan fasilitas kesehatan di RS Malangbong dan Limbangan.
“ Untuk Rumah Sakit Malangbong Akumulasi Dana Hasil Cukai Rokok dengan DAU itu sekitar 14 Miliar, kalau Rumah Sakit Limbangan dapat 7 Miliar. Jadi total 21 Miliar dipergunakan untuk fasilitas di kedua rumah sakit tersebut agar sesuai standar bisa beroperasi, nah salah satunya BPJS bisa bekerjasama dengan RS Malangbong kalau Bed nya itu 50, sementara saat ini eksisting nya baru 35 tempat tidur,” tuturnya.
Jadi pada intinya, Yudha menjelaskan expos yang baru saja dilaksanakan dengan Dinas kesehatan itu, ingin menambah fasilitas kesehatan yang ada, karena rasio yang ada itu kurang. Dan ini tentunya bagian dari upaya dari keterbatasan APBD yang ada.
“ Ini bagian dari upaya, dan kita ingin ada peningkatan kapasitas kesehatan dikabupaten garut, kemudian kenapa dalam rapat kerja kita ini ada Dinkes, Dinsos BPJS dan Pihak RSUD Garut dan RS Malangbong, tentunya kita ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam konteks pelayanan ke masyarakat, baik itu yang sifatnya Lapad Ruhama, BPJS, maupun pendampingan-pendampingan,” ujar Yudha.
Disebabkan banyak orang yang kurang mampu (miskin) tidak punya bekal sama sekali untuk sekedar menunggu keluarganya yang menjalani perawatan, dan bisa di support oleh Dinsos.
“Sebab saat ini begitu banyak fenomena keluarga miskin, atau rumah tangga miskin yang tidak memiliki BPJS, nah anggaran ini tentunya harus difokuskan kepada mereka ini,” pungkasnya.***
