GARUT – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus memperkuat penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program SMK Global. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya lulusan SMK, agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan.
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KemenP2MI, Abri Danar Prabawa, S.E., M.P.A., menjelaskan bahwa program SMK Global tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan SMK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri bekerja di luar negeri.
Menurutnya, program tersebut memiliki target hingga 500.000 peserta sampai tahun 2029. Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 40.000 peserta, dengan jumlah yang sama untuk tahun berikutnya.
“Ini merupakan salah satu program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin meningkatkan kompetensinya agar nantinya bisa masuk ke pasar kerja global,” ungkap Abri.
Ia menjelaskan, calon pekerja migran harus memiliki sejumlah kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Persiapan tersebut meliputi kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, sertifikasi keahlian, hingga soft skill dan kesiapan mental.
Sebagai contoh, calon pekerja yang ingin bekerja di Jepang perlu mempersiapkan kemampuan bahasa Jepang. Sementara untuk negara lain, seperti Jerman atau negara berbahasa Inggris, kemampuan bahasa harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasar kerja.
Abri menegaskan, pemerintah juga memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil negara tujuan. Dengan demikian, program pembekalan tidak hanya berorientasi pada pelatihan, tetapi juga harus didasarkan pada permintaan tenaga kerja yang benar-benar tersedia.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah memberikan dukungan untuk proses penyiapan dan pelatihan. Sementara itu, biaya penempatan menjadi bagian tersendiri yang perlu diperhitungkan calon pekerja melalui mekanisme pembiayaan yang berlaku.
Selain peningkatan kompetensi, aspek perlindungan menjadi perhatian utama KemenP2MI. Abri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang belum jelas legalitasnya.
Ia meminta masyarakat memastikan lembaga pelatihan kerja (LPK) maupun pihak yang menawarkan pekerjaan memiliki legalitas dan dapat diverifikasi melalui instansi terkait.
“Kami berharap masyarakat memastikan informasi bekerja ke luar negeri benar-benar valid. Jangan sampai tergiur tawaran yang tidak jelas. Harus dipastikan legalitas pihak yang menawarkan maupun proses penempatannya,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah dan media massa untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan apresiasi kepada KemenP2MI, BP3MI, serta sejumlah LPK yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Garut menyebut kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan, di antaranya LPK Royal Marine dan LPK Nusantara, sebagai bagian dari upaya menyiapkan calon PMI melalui jalur yang lebih terarah.
Pemerintah daerah menilai proses perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti pada tahap sebelum keberangkatan. Pendampingan juga harus dilakukan selama PMI bekerja di luar negeri hingga mereka kembali ke Tanah Air.
Pemkab Garut juga mengingatkan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja apabila memperoleh informasi mengenai peluang kerja ke luar negeri, termasuk memastikan status legalitas dan akreditasi LPK.
Melalui program SMK Global, diharapkan semakin banyak masyarakat Garut yang memiliki keterampilan, sertifikasi, serta kemampuan bahasa sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Dengan persiapan kompetensi dan perlindungan yang memadai, peluang bekerja di luar negeri diharapkan dapat memberikan manfaat lebih baik bagi pekerja migran maupun keluarganya, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
