Dadan Arief Rahman
Ketua DPC Gerbang Tani Garut
Pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata dan berperang di medan pertempuran. Ada pahlawan yang setiap hari mengangkat cangkul, menanam benih, merawat tanaman, melaut, dan memastikan dapur bangsa tetap mengepul. Mereka adalah petani dan nelayan. Sayangnya, orang yang memberi makan bangsa ini justru sering menjadi kelompok yang paling sulit menikmati kesejahteraan.
Setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Bendera dikibarkan, upacara dilaksanakan, pidato kebangsaan dibacakan, dan nama-nama besar para pejuang kembali disebut dengan penuh penghormatan.
Kita mengenang mereka yang gugur demi kemerdekaan. Kita mengagumi keberanian mereka melawan penjajahan. Kita bangga terhadap sejarah perjuangan bangsa.
Namun, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan: apakah kepahlawanan hanya milik mereka yang dahulu mengangkat senjata?
Bagaimana dengan orang-orang yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari, mengolah tanah, menanam padi, memanen jagung, menyadap karet, memelihara ternak, dan melaut demi menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia?
Apakah mereka bukan pahlawan?
Tentu saja mereka adalah pahlawan. Bahkan, tanpa mereka, kemerdekaan bisa jadi hanya akan menjadi upacara yang megah, sementara meja makan rakyat kehilangan isinya.
Sebab, bangsa yang merdeka membutuhkan pangan. Negara yang berdaulat membutuhkan petani. Dan pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin berdiri kokoh jika mereka yang memproduksi kebutuhan dasar masyarakat justru hidup dalam ketidakpastian.
Petani adalah pahlawan pangan. Mereka tidak berperang dengan senjata, tetapi berjuang melawan cuaca, hama, keterbatasan modal, mahalnya sarana produksi, ketidakpastian harga, dan panjangnya rantai distribusi.
Ironisnya, mereka yang menghasilkan pangan sering kali justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap persoalan pangan dan ekonomi.
Pahlawan yang Tidak Pernah Mendapatkan Medali
Mari kita lihat kehidupan petani.
Seorang petani bangun ketika sebagian masyarakat masih terlelap. Ia berangkat ke sawah, memeriksa tanaman, membersihkan saluran air, memupuk, dan merawat tanaman dengan harapan beberapa bulan kemudian dapat menikmati hasil panen.
Namun, perjuangannya tidak berhenti sampai di situ.
Ketika panen tiba, persoalan baru muncul. Harga gabah bisa turun, biaya produksi sudah terlanjur tinggi, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Anak harus sekolah, kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi, biaya kesehatan tidak bisa ditunda, dan cicilan tetap menunggu.
Petani akhirnya berhadapan dengan dilema klasik: ketika harga panen tinggi, konsumen mengeluh. Ketika harga panen rendah, petani yang menanggung akibatnya.
Pertanyaannya, sampai kapan petani harus menjadi pihak yang selalu diminta mengalah?
Ketika harga pupuk naik, petani diminta bersabar. Ketika harga hasil panen jatuh, petani diminta memahami pasar. Ketika distribusi bermasalah, petani diminta bertahan.
Lalu kapan negara meminta pasar memahami nasib petani?
Jangan sampai petani hanya dianggap penting ketika pemerintah sedang membutuhkan angka produksi pangan, tetapi dilupakan ketika mereka membutuhkan kepastian hidup.
Kita sering mendengar istilah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada pangan, dan pembangunan pertanian. Istilah-istilah itu sangat bagus. Namun, jangan sampai petani hanya menjadi objek dalam pidato pembangunan, sementara kesejahteraannya tidak pernah benar-benar menjadi prioritas.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa ton beras yang berhasil diproduksi, tetapi juga berapa banyak keluarga petani yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Negara Tidak Boleh Hanya Menghitung Produksi, tetapi Harus Menghitung Kesejahteraan Petani
Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sektor pertanian memiliki posisi strategis. Ia bukan hanya sektor produksi, melainkan fondasi ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja, penopang ekonomi pedesaan, dan bagian penting dari kedaulatan nasional.
Namun, ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan: kesejahteraan mereka yang bekerja di sektor pertanian belum boleh dianggap sebagai urusan sampingan.
Negara harus hadir secara nyata dalam kehidupan petani dan keluarganya.
Pertama, jaminan kesejahteraan ekonomi petani.
Petani harus memperoleh pendapatan yang layak dari hasil kerjanya. Kebijakan harga pembelian pemerintah, perlindungan harga saat panen raya, penguatan koperasi, akses pembiayaan, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen harus dijalankan secara konsisten.
Jangan sampai petani menjadi satu-satunya pelaku ekonomi yang menanggung risiko paling besar, tetapi memperoleh keuntungan paling kecil.
Kedua, akses pendidikan bagi keluarga petani.
Anak petani harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Jangan sampai profesi orang tua sebagai petani menjadi batas bagi masa depan anak-anaknya.
Negara harus memperkuat beasiswa, pendidikan vokasi pertanian, sekolah kejuruan, pelatihan teknologi, dan akses pendidikan tinggi bagi keluarga petani.
Kita ingin anak petani menjadi insinyur pertanian, ahli teknologi pangan, pengusaha agroindustri, peneliti, bahkan pemimpin bangsa. Bukan karena mereka harus meninggalkan desa, tetapi agar mereka memiliki ilmu untuk membangun desa dan memajukan sektor pertanian.
Ketiga, jaminan kesehatan dan kehidupan yang layak.
Petani juga manusia yang membutuhkan perlindungan kesehatan, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman, air bersih, perumahan layak, dan fasilitas publik yang memadai.
Jangan sampai negara hanya hadir menghitung luas sawah, tetapi lupa menghitung kualitas hidup orang yang mengolahnya.
Keempat, kepastian akses terhadap lahan pertanian.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kedaulatan pangan jika petani kehilangan lahan produktif?
Lahan pertanian harus dilindungi dari alih fungsi yang tidak terkendali. Petani kecil harus mendapatkan akses terhadap tanah yang adil, aman, dan produktif.
Di sinilah reforma agraria menjadi agenda penting. Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat tanah atau menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan. Lebih jauh, ia harus menjadi instrumen untuk memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, memberikan kepastian hak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris.
Tanah bagi petani bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah ruang hidup, sumber penghidupan, warisan keluarga, dan fondasi keberlanjutan generasi.
Kelima, jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian.
Bibit berkualitas, pupuk yang terjangkau, irigasi yang memadai, alat dan mesin pertanian, teknologi, serta pendampingan penyuluh merupakan kebutuhan dasar.
Jangan meminta petani meningkatkan produktivitas jika sarana produksinya tidak tersedia atau sulit dijangkau.
Meminta petani menghasilkan panen berlimpah tanpa memberikan dukungan yang memadai ibarat meminta seseorang memenangkan perlombaan, tetapi sepatunya disembunyikan.
Negara harus membangun sistem pertanian yang memudahkan petani bekerja, bukan justru menambah beban administratif dan ekonomi mereka.
Petani Jangan Selamanya Menjadi Korban Tengkulak: Hilirisasi Adalah Jalan Menuju Kesejahteraan
Salah satu persoalan klasik pertanian Indonesia adalah lemahnya posisi tawar petani dalam rantai perdagangan.
Petani menghasilkan komoditas, tetapi sering kali tidak memiliki kendali terhadap harga. Mereka bekerja dari proses awal hingga panen, sementara keuntungan yang lebih besar justru dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang menguasai pengolahan, distribusi, dan pemasaran.
Tidak sedikit petani yang harus menjual hasil panennya dengan harga rendah karena membutuhkan uang tunai segera, keterbatasan fasilitas penyimpanan, tidak memiliki akses pasar, atau tidak mempunyai pilihan pembeli.
Dalam kondisi seperti ini, tengkulak sering menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersedia.
Tentu, tidak semua tengkulak bisa disamaratakan. Sebagian menjalankan fungsi distribusi dan pembiayaan yang memang dibutuhkan petani. Persoalan utamanya adalah ketimpangan posisi tawar dan terbatasnya alternatif pemasaran yang adil.
Karena itu, kita perlu mendorong perubahan paradigma pembangunan pertanian: jangan hanya fokus pada produksi, tetapi bangun pula industri pengolahan hasil pertanian.
Hilirisasi agro harus menjadi agenda strategis untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki pendapatan petani.
Bayangkan, petani singkong tidak hanya menjual singkong mentah. Mereka dapat menjadi bagian dari industri tepung tapioka, keripik, produk pangan olahan, hingga industri turunannya.
Petani pisang tidak hanya menjual tandan pisang. Ada peluang pengolahan menjadi keripik, tepung pisang, produk makanan, dan berbagai komoditas bernilai tambah.
Petani kelapa tidak hanya menjual buah kelapa. Ada industri minyak kelapa, santan, gula kelapa, sabut, dan produk turunannya.
Begitu pula dengan kopi, kakao, jagung, porang, hortikultura, dan berbagai komoditas lokal lainnya.
Mengapa peluang sebesar ini tidak dikembangkan secara serius?
Pemerintah harus mendorong pembangunan pusat pengolahan agro di wilayah sentra produksi. Koperasi petani perlu diperkuat agar mampu mengelola pascapanen, pengemasan, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.
Perguruan tinggi harus dilibatkan untuk menghadirkan inovasi teknologi. Dunia usaha perlu dibangun kemitraannya. Pemerintah daerah harus mengembangkan potensi unggulan wilayah.
Dengan demikian, petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari produk yang dihasilkannya.
Hilirisasi juga menciptakan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Anak-anak muda dapat bekerja sebagai tenaga pengolah, teknisi, pengelola koperasi, tenaga pemasaran, desainer kemasan, hingga wirausahawan pangan.
Inilah cara membangun ekonomi pedesaan yang produktif.
Jangan sampai bahan baku pertanian kita dikirim ke luar daerah dalam bentuk mentah, kemudian kembali ke pasar desa sebagai produk olahan dengan harga berkali-kali lipat.
Petani menanam, orang lain mengolah, pihak lain menikmati keuntungan. Kalau begini terus, petani hanya kebagian cerita bahwa produknya pernah menjadi bahan baku industri besar.
Reforma Agraria: Jangan Sampai Petani Menjadi Tamu di Tanah Leluhurnya Sendiri
Persoalan pertanian tidak dapat dilepaskan dari persoalan penguasaan dan kepemilikan tanah.
Di berbagai wilayah, masih terdapat petani gurem, petani penggarap, buruh tani, dan masyarakat pedesaan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan produktif.
Ada yang menggarap tanah milik orang lain selama puluhan tahun. Ada yang kehilangan lahan karena tekanan ekonomi. Ada pula masyarakat yang berhadapan dengan konflik agraria yang panjang dan melelahkan.
Padahal, petani adalah pihak yang menjaga tanah tetap produktif dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Maka, reforma agraria harus menjadi agenda serius negara, bukan sekadar jargon politik yang muncul setiap musim kampanye.
Reforma agraria harus mencakup penataan penguasaan dan pemilikan tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak masyarakat, akses terhadap lahan produktif, serta pemberdayaan ekonomi setelah redistribusi tanah.
Sebab, memberikan tanah tanpa dukungan modal, sarana produksi, pendampingan, dan akses pasar belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan.
Tanah harus diikuti dengan akses terhadap sumber daya produktif.
Kita tidak ingin petani hanya mendapatkan sertifikat, tetapi kemudian kesulitan mengolah tanahnya karena tidak memiliki modal dan sarana produksi.
Keadilan agraria harus menghadirkan kepastian hidup, bukan sekadar kepastian dokumen.
Gerbang Tani: Memperjuangkan Martabat Petani dan Nelayan
Dalam konteks perjuangan tersebut, Gerbang Tani hadir sebagai organisasi yang memiliki perhatian dan konsentrasi terhadap persoalan pertanian dan nelayan.
Gerbang Tani memandang bahwa petani dan nelayan bukan kelompok masyarakat yang pantas ditempatkan pada strata sosial kelas dua. Mereka adalah bagian penting dari fondasi kehidupan bangsa.
Sudah terlalu lama profesi petani dipandang sebelah mata. Ada anggapan bahwa menjadi petani adalah pilihan terakhir ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan lain.
Padahal, tanpa petani, seluruh sektor ekonomi akan menghadapi persoalan mendasar: ketersediaan pangan.
Kita perlu mengubah cara pandang tersebut.
Menjadi petani harus menjadi profesi yang membanggakan, menjanjikan secara ekonomi, memiliki perlindungan sosial, dan dihormati secara sosial.
Begitu pula dengan nelayan. Mereka adalah pahlawan protein bangsa yang menghadapi risiko alam, ketidakpastian cuaca, keterbatasan teknologi, persoalan akses bahan bakar, serta ketimpangan dalam rantai pemasaran hasil tangkapan.
Gerbang Tani harus terus mengambil bagian dalam perjuangan memperbaiki keadaan tersebut.
Perjuangan itu tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, diskusi, atau pernyataan politik. Ia harus diterjemahkan dalam kerja nyata: memperjuangkan reforma agraria, memperkuat kelembagaan petani, mendorong koperasi, memperluas akses pasar, memperjuangkan harga yang adil, membangun kemitraan, dan mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat agraris dan pesisir.
Gerbang Tani harus menjadi ruang perjuangan dan konsolidasi petani serta nelayan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang setara.
Bukan meminta keistimewaan, melainkan menuntut keadilan.
Bukan meminta belas kasihan, melainkan memperjuangkan hak atas kehidupan yang layak.
Sebab, petani dan nelayan tidak membutuhkan sekadar pujian sebagai pahlawan pangan. Mereka membutuhkan kebijakan yang membuat kehidupannya benar-benar sejahtera.
Kedaulatan Pangan Tidak Akan Terwujud Tanpa Kedaulatan Petani
Ada satu kekeliruan yang sering terjadi dalam memahami pembangunan pangan: kita terlalu sibuk mengejar ketersediaan komoditas, tetapi kurang memperhatikan kesejahteraan produsennya.
Padahal, kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari kemampuan negara menyediakan beras, jagung, kedelai, sayuran, ikan, dan kebutuhan pangan lainnya.
Kedaulatan pangan juga harus berbicara tentang siapa yang menguasai sumber produksi, siapa yang memperoleh keuntungan, bagaimana petani dan nelayan dilindungi, serta sejauh mana masyarakat memiliki kendali terhadap sistem pangannya sendiri.
Kita tidak boleh membangun ketahanan pangan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.
Kita juga tidak boleh berbicara tentang swasembada pangan sambil membiarkan petani kehilangan lahan, kesulitan mendapatkan pupuk, dan menjual hasil panen dengan harga yang tidak menguntungkan.
Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan memiliki daya tarik bagi generasi muda. Jika pertanian menjanjikan masa depan, anak-anak muda tidak akan selalu memandang desa sebagai tempat yang harus ditinggalkan.
Mereka justru dapat melihat desa sebagai ruang untuk membangun inovasi, usaha, teknologi, dan industri baru.
Inilah pembangunan pertanian yang sesungguhnya: bukan hanya menghasilkan komoditas, tetapi membangun kehidupan.
Menjadi Pahlawan Tidak Harus Mati di Medan Perang, Cukup Pastikan Bangsa Tidak Kelaparan
Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk memperluas makna kepahlawanan.
Dahulu para pejuang mengorbankan jiwa dan raga untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Hari ini, para petani dan nelayan berjuang memastikan bangsa ini tetap memiliki pangan.
Mereka mungkin tidak memakai seragam militer, tidak membawa senjata, dan tidak berdiri di atas podium kehormatan. Mereka hanya memiliki cangkul, benih, perahu, jaring, dan harapan agar hasil kerja kerasnya dapat menghidupi keluarga.
Tetapi jangan salah, di balik sebutir nasi yang kita makan, ada perjuangan panjang seorang petani.
Di balik ikan yang tersaji di meja makan, ada keberanian seorang nelayan menghadapi laut.
Maka, menghormati petani bukan sekadar membeli hasil panennya. Menghormati petani berarti memperjuangkan harga yang adil, melindungi lahan pertanian, menjamin akses pupuk dan bibit, menyediakan pasar, memperkuat hilirisasi, serta memastikan keluarga mereka memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.
Negara harus berhenti memandang petani hanya sebagai angka produksi dalam statistik pembangunan.
Petani adalah manusia, warga negara, produsen pangan, sekaligus penjaga keberlanjutan kehidupan bangsa.
Kita tidak boleh membiarkan orang yang memberi makan Indonesia justru kesulitan memberi makan keluarganya sendiri.
Jangan sampai kita begitu bangga menyebut Indonesia sebagai negara agraris, tetapi kehidupan petaninya justru tidak agraris dalam arti sejahtera.
Jangan sampai sawahnya subur, tetapi kehidupan petaninya gersang.
Dan jangan sampai negara begitu sibuk membicarakan masa depan pangan, tetapi lupa memastikan masa depan orang-orang yang memproduksinya.
Sebab, kemerdekaan sejati bukan hanya ketika sebuah bangsa terbebas dari penjajahan, melainkan ketika rakyat yang menghidupinya memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan martabat.
Hari Pahlawan bukan hanya milik mereka yang gugur di medan perang. Hari Pahlawan juga milik mereka yang setiap hari berjuang di sawah, ladang, kebun, dan lautan.
Mereka adalah pahlawan pangan.
Mereka tidak meminta mahkota, tidak pula menuntut patung di setiap sudut kota. Mereka hanya ingin tanah yang bisa digarap, pupuk yang mudah diperoleh, harga panen yang adil, pasar yang pasti, pendidikan bagi anak-anaknya, kesehatan bagi keluarganya, dan kehidupan yang lebih bermartabat.
Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu adalah hak warga negara.
Selamat Hari Pahlawan.
Hidup Petani! Hidup Nelayan!
Gerbang Tani: Memperjuangkan Keadilan Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Martabat Petani serta Nelayan Indonesia. *editor; Hasby ‘Ats-Tsauri
