Ekonomi Rakyat Jangan Dibiarkan Bertarung Sendirian: Saat Pasar Tradisional, Warung dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Negara

Facebook
WhatsApp
Telegram
X

Oleh: Dadan Arief Rahman
Pemerhati Kebijakan Publik

Ada satu pertanyaan mendasar yang semestinya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah: ketika ekonomi rakyat sedang berjuang untuk bertahan hidup, sejauh mana negara benar-benar hadir untuk membela mereka?

Pertanyaan ini bukan lahir dari ruang seminar, bukan pula sekadar perdebatan angka pertumbuhan ekonomi yang terpampang dalam laporan statistik. Pertanyaan ini lahir dari kehidupan sehari-hari. Dari pasar tradisional yang semakin lengang, warung kecil yang mulai kehilangan pelanggan, pedagang yang menunggu pembeli berjam-jam, hingga pelaku usaha rumahan yang harus menghitung ulang biaya produksi karena keuntungan semakin tipis.

Di balik aktivitas ekonomi yang terlihat sederhana itu, sesungguhnya terdapat jaringan kehidupan yang sangat besar. Pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli. Pasar adalah ruang penghidupan bagi ribuan orang.

Ada pedagang sayur, penjual daging, pedagang sembako, kuli panggul, tukang parkir, pengemudi ojek, tukang becak, tukang delman, sopir angkot, buruh angkut, hingga pemasok barang. Mereka mungkin tidak tercatat sebagai pelaku ekonomi besar, tidak memiliki ruang dalam forum investasi, dan tidak selalu menjadi bagian dari narasi pembangunan yang megah. Namun, merekalah yang menggerakkan ekonomi riil setiap hari.

Ketika pasar melemah, yang terancam bukan hanya pedagang. Rantai kehidupan ekonomi masyarakat ikut terguncang.

Ekonomi Rakyat Bukan Sekadar Pelengkap Pembangunan

Pemerintah kerap berbicara tentang pertumbuhan, investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing, dan transformasi ekonomi. Semua itu penting. Tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai kebutuhan pembangunan.

Namun, pembangunan akan kehilangan makna apabila kemajuan hanya terlihat dari gedung, jalan, kawasan komersial, dan angka-angka pertumbuhan, sementara ekonomi masyarakat kecil justru semakin sulit bernapas.

Kita perlu mengembalikan perspektif bahwa ekonomi rakyat bukan sektor pinggiran. Pedagang pasar tradisional, warung kelontong, UMKM, serta industri rumahan merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi daerah.

Mereka bekerja dengan modal terbatas, menanggung risiko sendiri, menghidupi keluarga, menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar, dan mengedarkan uang di komunitasnya sendiri.

Ekonomi seperti inilah yang sering disebut ekonomi riil. Perputaran uangnya mungkin kecil dalam satu transaksi, tetapi ketika dikalikan ribuan pedagang dan jutaan transaksi, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, keberpihakan kepada ekonomi rakyat tidak boleh berhenti menjadi slogan dalam pidato kepala daerah, dokumen perencanaan, atau seremoni pemberdayaan UMKM. Keberpihakan harus terlihat dalam kebijakan, program, regulasi, dan yang paling konkret: anggaran.

Sebab, arah kebijakan pemerintah pada akhirnya dapat dibaca dari ke mana uang publik dialokasikan.

Pasar Tradisional Diserang dari Darat dan Udara

Persaingan ekonomi hari ini semakin kompleks. Pasar tradisional tidak lagi hanya berhadapan dengan pasar tradisional lainnya. Mereka harus berkompetisi dengan supermarket, minimarket, toko modern, platform digital, perdagangan daring, layanan pesan antar, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin cepat.

Persaingan ini tidak sepenuhnya buruk. Modernisasi perdagangan merupakan bagian dari perkembangan ekonomi. Konsumen berhak mendapatkan pilihan, kenyamanan, kualitas pelayanan, dan harga yang kompetitif.

Namun, persoalan muncul ketika kompetisi berlangsung tanpa pengaturan yang adil, tanpa pengawasan yang memadai, dan tanpa mempertimbangkan ketimpangan kapasitas antara pelaku usaha besar dengan pedagang kecil.

Pedagang pasar tradisional berhadapan dengan keterbatasan modal, fasilitas yang tidak selalu memadai, biaya operasional, akses teknologi yang rendah, serta persoalan regenerasi usaha. Sementara itu, jaringan usaha modern memiliki kemampuan manajemen, sistem distribusi, branding, teknologi, dan kekuatan modal yang jauh lebih besar.

Dalam kondisi seperti ini, menyamakan semua pelaku usaha dalam satu arena persaingan tanpa kebijakan penyeimbang bukanlah bentuk keadilan ekonomi. Itu justru berpotensi membiarkan yang kuat semakin kuat, sementara yang lemah perlahan tersingkir.

Pasar tradisional seperti sedang diserang dari darat dan udara. Dari darat, kompetisi toko modern yang terus menjangkau kawasan permukiman. Dari udara, penetrasi perdagangan digital yang mengubah cara masyarakat berbelanja.

Sementara pedagang kecil? Sebagian masih berjuang mempertahankan pelanggan dengan cara konvensional, di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan keuntungan yang semakin menipis.

Mereka bukan menolak kemajuan. Mereka hanya membutuhkan kesempatan yang adil untuk tetap hidup di tengah kemajuan itu.

Ketika Regulasi Perlindungan Menghilang, Siapa yang Mengawasi?

Garut pernah memiliki kebijakan pembatasan atau pengaturan toko modern yang menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan perdagangan, termasuk regulasi yang dikenal pada masa pemerintahan Bupati Aceng Fikri.

Kebijakan semacam itu pada dasarnya memperlihatkan bahwa pemerintah daerah pernah menyadari pentingnya mengatur pertumbuhan usaha modern agar tidak menggerus keberadaan pedagang tradisional.

Namun, persoalan kebijakan publik bukan hanya bagaimana sebuah aturan dibuat. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan itu dipertahankan, dievaluasi, diperkuat, atau diperbarui ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam perjalanan pemerintahan berikutnya, terutama pada era Bupati Rudy Gunawan, pertumbuhan minimarket di berbagai wilayah Garut menjadi fenomena yang semakin mudah dijumpai. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan penataan perdagangan, efektivitas pengawasan perizinan, serta sejauh mana pemerintah daerah mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar tradisional dan warung lokal.

Tentu, perkembangan toko modern tidak serta-merta menjadi satu-satunya penyebab melemahnya pasar tradisional. Daya beli, perubahan pola konsumsi, biaya distribusi, tata kelola pasar, kualitas pelayanan, dan faktor lainnya turut berpengaruh.

Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan kompleksitas persoalan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab.

Justru ketika persoalan semakin kompleks, pemerintah dituntut semakin serius menyusun kebijakan yang terukur. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sebaran toko modern, kepatuhan terhadap ketentuan zonasi, dampak terhadap usaha kecil, serta efektivitas regulasi yang pernah diterapkan.

Jika aturan lama sudah tidak relevan, perbaiki. Jika pengawasan lemah, benahi. Jika kebijakan perlindungan tidak lagi berjalan, hidupkan kembali melalui regulasi yang lebih adaptif.

Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi penonton dari perubahan kebijakan yang dampaknya mereka tanggung sendiri.

Peduli Anggaran: Keberpihakan yang Bisa Diukur

Keberpihakan pemerintah bukan diukur dari seberapa sering pejabat mengunjungi pasar, berfoto bersama pedagang, atau menyampaikan komitmen pemberdayaan UMKM.

Keberpihakan yang sesungguhnya harus bisa diukur melalui kebijakan fiskal.

Berapa anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi pasar tradisional? Berapa besar dukungan untuk perbaikan sanitasi, drainase, kebersihan, keamanan, fasilitas parkir, dan kenyamanan pembeli? Berapa anggaran untuk pelatihan usaha yang benar-benar aplikatif? Berapa dukungan untuk akses permodalan, digitalisasi, promosi produk lokal, serta penguatan distribusi?

Dan yang tidak kalah penting, berapa besar belanja pemerintah daerah yang diarahkan untuk membeli produk UMKM, industri rumahan, serta hasil produksi masyarakat lokal?

Inilah yang seharusnya menjadi bagian dari agenda peduli anggaran.

Peduli anggaran bukan semata-mata meminta pemerintah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Peduli anggaran adalah memastikan setiap rupiah belanja publik memiliki orientasi kebermanfaatan, keadilan, efektivitas, dan dampak ekonomi yang nyata.

Anggaran harus mampu menjawab persoalan. Bukan hanya membiayai program yang terlihat bagus dalam laporan, tetapi tidak terasa manfaatnya di lapangan.

Pasar tradisional membutuhkan intervensi yang serius. Bukan hanya bangunan yang dicat ulang, tetapi ekosistem perdagangan yang diperbaiki. Pedagang membutuhkan akses modal yang sehat, kepastian tempat berjualan, fasilitas memadai, tata kelola yang baik, promosi, perlindungan dari praktik persaingan tidak sehat, dan peningkatan kapasitas usaha.

UMKM dan industri rumahan membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan membuat kemasan. Mereka membutuhkan kepastian pasar, akses rantai pasok, pendampingan berkelanjutan, akses perizinan yang sederhana, serta keberpihakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan.

Jangan sampai anggaran pemberdayaan habis untuk kegiatan seremonial, sementara pelaku usaha setelah acara selesai kembali menghadapi persoalan yang sama.

Ribuan Orang Menggantungkan Hidup dari Satu Pasar

Cobalah melihat pasar tradisional bukan dari sudut pandang pembeli semata, tetapi dari sudut pandang orang-orang yang menggantungkan hidup di dalamnya.

Ketika seorang pedagang sayur kehilangan pelanggan, dampaknya tidak berhenti pada dagangannya yang tidak habis. Ia mungkin tidak lagi membeli stok sebanyak biasanya dari pemasok. Pemasok mengurangi pengiriman. Kuli panggul kehilangan pekerjaan. Pengemudi yang biasa mengangkut barang berkurang pendapatannya. Warung makan di sekitar pasar ikut kehilangan pelanggan.

Satu transaksi yang hilang bisa memengaruhi banyak orang.

Itulah karakter ekonomi rakyat: saling terhubung, saling menopang, dan sangat sensitif terhadap perubahan daya beli.

Di pasar, uang tidak sekadar berpindah tangan. Uang digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, membayar sekolah anak, biaya transportasi, kebutuhan kesehatan, dan berbagai keperluan lainnya.

Karena itu, menjaga pasar tradisional bukan semata-mata menjaga tempat jual beli. Ia adalah menjaga mata pencaharian, menjaga daya tahan keluarga, dan mempertahankan perputaran ekonomi masyarakat.

Jika pemerintah membiarkan ekosistem ini melemah, sesungguhnya pemerintah sedang membiarkan satu bagian penting dari fondasi sosial ekonomi daerah rapuh.

Pemerintah Daerah Harus Berani Menentukan Arah

Pemerintah daerah tidak bisa terus berdiri di tengah dengan alasan netralitas terhadap persaingan usaha.

Netralitas dalam kondisi ketimpangan bukan selalu menghasilkan keadilan. Ketika kapasitas pelaku usaha sangat berbeda, pemerintah perlu hadir sebagai pengatur, fasilitator, sekaligus pelindung kepentingan publik.

Bukan berarti toko modern harus dimusuhi atau dihentikan seluruhnya. Investasi dan perkembangan usaha tetap dibutuhkan. Namun, pertumbuhannya harus berada dalam tata ruang dan regulasi yang jelas, memperhatikan daya dukung wilayah, kepadatan usaha, keberadaan pasar tradisional, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat.

Garut membutuhkan kebijakan perdagangan yang tidak hanya berpihak pada pertumbuhan jumlah gerai, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah perlu berani melakukan evaluasi terhadap kebijakan toko modern, menata zonasi, memperkuat pengawasan, menghidupkan kembali pasar tradisional, dan memastikan UMKM memperoleh ruang yang layak dalam ekosistem perdagangan.

Pembangunan tidak boleh hanya memberi karpet merah kepada mereka yang memiliki modal besar. Pelaku usaha kecil juga harus mendapatkan ruang, akses, dan kesempatan untuk tumbuh.

Jangan Tunggu Pasar Mati Suri

Pasar tradisional tidak boleh dibiarkan mati secara perlahan. Warung kecil tidak boleh dipaksa bertahan sendirian. UMKM tidak boleh hanya dipuji ketika membutuhkan narasi keberhasilan pemerintah.

Ekonomi rakyat membutuhkan keberpihakan yang konkret, konsisten, dan terukur.

Jika pasar semakin sepi, pemerintah harus mencari tahu penyebabnya. Jika daya beli menurun, kebijakan ekonomi harus menyentuh persoalan tersebut. Jika persaingan tidak seimbang, regulasi harus hadir. Jika pedagang tertinggal dalam teknologi, pendampingan harus dilakukan. Jika anggaran pemberdayaan tidak menghasilkan dampak, evaluasi harus terbuka.

Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika pasar sudah kehilangan daya hidup, kios-kios mulai tutup, warung tidak lagi mampu bertahan, dan pelaku usaha kecil memilih berhenti karena tidak sanggup menanggung risiko.

Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang datang setelah kerusakan terjadi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu mencegah kerusakan, melindungi masyarakat, dan membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih adil.

Keberpihakan adalah Pilihan Politik dan Moral

Pada akhirnya, keberpihakan kepada ekonomi rakyat adalah pilihan politik sekaligus pilihan moral.

Pemerintah boleh memiliki banyak agenda pembangunan. Namun, jangan pernah kehilangan orientasi pada masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan ekonomi.

Pasar tradisional, warung, UMKM, dan industri rumahan bukan sekadar objek program. Mereka adalah subjek pembangunan. Mereka memiliki hak untuk tumbuh, hak untuk mendapatkan akses, dan hak untuk memperoleh perlindungan kebijakan yang adil.

Kita tidak sedang meminta ekonomi rakyat dibebaskan dari persaingan. Kita sedang meminta agar persaingan tidak berubah menjadi arena yang hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal, jaringan, dan kekuatan pasar.

Garut tidak cukup hanya tumbuh. Garut harus tumbuh dengan adil.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak investasi masuk, berapa banyak bangunan berdiri, atau seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi dicapai.

Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat mampu hidup lebih layak, apakah pedagang bisa menghidupi keluarganya, apakah warung masih memiliki pelanggan, apakah UMKM mampu berkembang, dan apakah ekonomi lokal terus bergerak.

Ketika pasar tradisional hidup, warung tetap berdiri, UMKM tumbuh, dan masyarakat memiliki daya beli, di situlah pembangunan menemukan makna sesungguhnya.

Negara tidak boleh hanya hadir untuk menghitung pertumbuhan. Negara harus hadir untuk memastikan rakyat ikut tumbuh. *editor; Hasby ‘Ats-Tsauri

Artikel Lainnya

DPRD Jangan Hanya Duduk di Ruang Sidang: Ketika Pasar Tradisional, Warung, dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Wakil Rakyat

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada banyak cara

Ekonomi Rakyat Jangan Dibiarkan Bertarung Sendirian: Saat Pasar Tradisional, Warung dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Negara

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada satu pertanyaan

Dari Masjid Untuk Kesejahteraan Umat

Jangan Hanya Memakmurkan Masjid, tetapi Masjid Juga Harus Ikut Memakmurkan

Masjid Raya Al Jabbar Beroperasi Penuh 24 Jam: Memuliakan Tamu Allah dan Menguatkan Kesadaran Kolektif Jemaah

FaktaPasundan.id-Bandung: Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Jabbar menegaskan

Jawa Barat Juara Umum Porsadinas VII, Garut Sumbang Empat Medali Emas

FaktaPasundan.id-Garut; Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Nasional (Porsadinas) VII

Panggung Nasional, Inayatul Ula Raih Juara 1 MTQ Putri PORSADIN 2026

PC PGM Singajaya Berikan Apresiasi, Prestasi Santri Desa Sukawangi Jadi

No data was found