DPRD Jangan Hanya Duduk di Ruang Sidang: Ketika Pasar Tradisional, Warung, dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Wakil Rakyat

Facebook
WhatsApp
Telegram
X

Oleh: Dadan Arief Rahman
Pemerhati Kebijakan Publik

Ada banyak cara mengukur keberhasilan seorang anggota legislatif. Bisa melalui seberapa sering ia menghadiri rapat, seberapa banyak aspirasi yang diserap, berapa banyak peraturan yang dibahas, atau seberapa fasih ia berbicara di podium.

Namun, ada satu ukuran yang sesungguhnya lebih sederhana, sekaligus lebih jujur: seberapa jauh kehadiran wakil rakyat mampu dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang diwakilinya?

Pertanyaan ini penting, terutama ketika ekonomi masyarakat sedang menghadapi tekanan. Pasar tradisional semakin sepi, warung kecil kehilangan pelanggan, UMKM berjuang mempertahankan omzet, industri rumahan menghadapi biaya produksi, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya memberikan ruang bernapas bagi para pelaku usaha kecil.

Di tengah situasi seperti ini, peran DPRD tidak boleh berhenti pada rutinitas kelembagaan. Wakil rakyat tidak cukup hanya hadir dalam rapat, menyetujui dokumen anggaran, atau mendengarkan aspirasi yang kemudian berakhir menjadi catatan administrasi.

Rakyat membutuhkan keberpihakan yang nyata. Dan di sinilah DPRD seharusnya mengambil peran yang lebih strategis.

Ekonomi Rakyat Sedang Terdesak, Bukan Sekadar Mengeluh

Pasar tradisional hari ini menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Pedagang berhadapan dengan perubahan pola konsumsi, persaingan perdagangan modern, penetrasi belanja digital, biaya operasional, serta daya beli masyarakat yang semakin sensitif terhadap harga.

Pedagang kecil tidak sedang berkompetisi dalam arena yang sepenuhnya setara. Mereka berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar, sistem distribusi lebih efisien, teknologi lebih maju, promosi yang agresif, dan kemampuan mengelola harga dalam skala yang sulit ditandingi pedagang tradisional.

Di pasar, persoalan ini tidak hanya dialami oleh pemilik kios.

Ada kuli panggul yang menunggu barang datang. Ada tukang parkir yang berharap kendaraan pembeli bertambah. Ada pengemudi ojek, tukang becak, tukang delman, sopir angkot, pedagang makanan, hingga pemasok yang menggantungkan pendapatan pada ramai atau sepinya aktivitas perdagangan.

Pasar adalah ekosistem ekonomi. Ketika satu bagian melemah, bagian lainnya ikut terdampak.

Jika pasar kehilangan pembeli, yang berkurang bukan hanya omzet pedagang. Perputaran uang ikut menyusut, tenaga kerja kehilangan kesempatan, dan daya tahan ekonomi keluarga menjadi semakin rapuh.

Karena itu, persoalan pasar tradisional, warung, UMKM, dan industri rumahan tidak bisa dipandang sebagai urusan sektoral semata. Ini adalah persoalan ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian serius lembaga legislatif.

DPRD Bukan Penonton Kebijakan, Melainkan Penentu Arah

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut bukan sekadar formalitas kelembagaan. Di dalamnya terdapat mandat politik yang sangat besar, yakni memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

Ketika pasar tradisional semakin terdesak, DPRD seharusnya tidak hanya menunggu keluhan datang. Ketika UMKM kehilangan daya saing, DPRD tidak cukup hanya menghadiri kegiatan pembinaan. Ketika warung kecil semakin sulit bertahan, wakil rakyat tidak boleh berhenti pada narasi bahwa persaingan adalah konsekuensi zaman.

Persaingan memang tidak bisa dihindari. Tetapi ketimpangan persaingan dapat dan harus dikoreksi melalui kebijakan.

DPRD memiliki ruang untuk mendorong lahirnya regulasi yang melindungi kepentingan ekonomi lokal, mengevaluasi kebijakan perdagangan, mengawasi pelaksanaan perizinan, serta memastikan pemerintah daerah tidak abai terhadap keberlangsungan usaha kecil.

Di sinilah fungsi legislatif menemukan makna substantifnya.

Wakil rakyat tidak hanya bertugas menyetujui kebijakan pemerintah, tetapi juga menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak, apakah anggaran yang disusun tepat sasaran, dan apakah masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan dengan uang publik yang dibelanjakan.

Fungsi Anggaran: Keberpihakan Harus Terlihat dalam APBD

Salah satu instrumen paling kuat yang dimiliki DPRD adalah fungsi anggaran.

Di dalam APBD, keberpihakan tidak cukup diterjemahkan menjadi angka-angka besar atau banyaknya program. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran dirancang untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

DPRD perlu memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak menjadi program pelengkap yang memperoleh alokasi seadanya, sementara persoalan mendasar pelaku usaha kecil terus berulang setiap tahun.

Pasar tradisional membutuhkan anggaran yang serius untuk memperbaiki infrastruktur, sanitasi, drainase, kebersihan, keamanan, fasilitas parkir, tata kelola, dan kenyamanan pembeli.

UMKM membutuhkan program yang berkelanjutan, bukan pelatihan yang selesai ketika sertifikat dibagikan. Mereka membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, legalitas, pemasaran, teknologi, dan kepastian akses pasar.

Industri rumahan membutuhkan dukungan agar mampu bertahan, meningkatkan produktivitas, memperluas distribusi, dan menyerap tenaga kerja lokal.

DPRD seharusnya menjadi pihak yang memastikan seluruh kebutuhan tersebut masuk ke dalam prioritas anggaran daerah, dibahas secara kritis, dan dievaluasi berdasarkan hasil.

Peduli anggaran bukan berarti sekadar memperbesar belanja. Peduli anggaran adalah memastikan uang rakyat digunakan untuk menjawab persoalan rakyat.

Pertanyaannya sederhana: berapa anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk memperkuat pasar tradisional? Seberapa besar program UMKM mampu meningkatkan omzet dan memperluas pasar? Apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran? Apakah program yang tahun lalu tidak efektif masih terus diulang?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semestinya menjadi bahan serius pembahasan DPRD, bukan sekadar pelengkap rapat anggaran.

Fungsi Pengawasan: Jangan Biarkan Kebijakan Berjalan Tanpa Evaluasi

DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dalam persoalan perdagangan, fungsi ini menjadi sangat penting, terutama menyangkut tata ruang, perizinan toko modern, kepatuhan terhadap ketentuan daerah, perlindungan pasar tradisional, dan dampak pertumbuhan usaha modern terhadap pedagang kecil.

Garut pernah memiliki kebijakan pengaturan toko modern pada masa pemerintahan Bupati Aceng Fikri. Seiring perubahan kepemimpinan, pertumbuhan minimarket di berbagai kawasan menjadi fenomena yang semakin terlihat.

Situasi ini layak menjadi bahan evaluasi kelembagaan. Bukan untuk menuduh bahwa seluruh persoalan pasar tradisional disebabkan oleh minimarket, melainkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan perdagangan berlangsung secara tertib, proporsional, dan tidak mengabaikan keberadaan ekonomi lokal.

DPRD perlu meminta penjelasan yang terukur dari instansi terkait.

Bagaimana persebaran toko modern saat ini? Bagaimana kepatuhan terhadap aturan zonasi dan perizinan? Apakah kajian dampak ekonomi terhadap pedagang kecil dilakukan secara memadai? Apakah regulasi yang ada masih relevan? Jika tidak, apa langkah pembaruannya?

DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga yang menerima laporan. Ia harus menjadi lembaga yang menguji laporan, mempertanyakan kebijakan, meminta data, dan memastikan tindak lanjut.

Pengawasan yang baik bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah. Pengawasan yang baik bertujuan mencegah kebijakan menyimpang dari kepentingan publik.

Dan kepentingan publik, dalam konteks ini, adalah memastikan bahwa pedagang kecil tidak dibiarkan menghadapi ketimpangan persaingan tanpa perlindungan kebijakan yang memadai.

Fungsi Legislasi: Jangan Biarkan Regulasi Kehilangan Keberpihakan

Perubahan ekonomi membutuhkan perubahan kebijakan. Namun, perubahan tidak boleh selalu berarti menghapus perlindungan yang sudah ada tanpa menyediakan solusi pengganti.

DPRD perlu melihat kembali regulasi yang berkaitan dengan pasar tradisional, toko modern, UMKM, tata ruang perdagangan, serta perlindungan ekonomi lokal.

Apakah aturan yang ada masih efektif? Apakah pelaksanaannya konsisten? Apakah ada celah regulasi yang membuat pertumbuhan usaha modern tidak terkendali? Apakah pedagang tradisional memperoleh perlindungan yang memadai?

Jika regulasi sudah usang, perbarui. Jika pengawasan lemah, perkuat. Jika aturan tidak lagi memberikan keadilan, revisi.

Namun, pembaruan regulasi harus berpijak pada kajian, data, dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti tekanan pasar atau kepentingan kelompok tertentu.

DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan daerah tidak hanya ramah investasi, tetapi juga ramah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

Investasi perlu ruang. Ekonomi rakyat juga perlu ruang.

Keduanya tidak harus saling mematikan apabila pemerintah memiliki perencanaan yang baik dan legislatif menjalankan fungsi kontrol secara konsisten.

Jangan Sampai Wakil Rakyat Hanya Hadir Ketika Kamera Menyala

Ada kecenderungan dalam kehidupan politik bahwa persoalan masyarakat menjadi sangat menarik ketika memiliki nilai publikasi. Kunjungan ke pasar, dialog dengan pedagang, pembagian bantuan, atau kegiatan pemberdayaan sering kali menjadi dokumentasi yang bagus.

Namun, setelah kamera dimatikan, persoalan yang sama masih menunggu penyelesaian.

Pedagang tetap menghadapi pasar yang sepi. Warung masih berjuang melawan penurunan omzet. UMKM masih kesulitan mencari pembeli. Industri rumahan masih bergulat dengan modal dan biaya produksi.

Di sinilah perbedaan antara kehadiran simbolik dan keberpihakan substantif.

Kehadiran simbolik mungkin cukup untuk menghasilkan dokumentasi. Keberpihakan substantif menuntut kerja yang lebih panjang: mengawal kebijakan, mengawasi anggaran, memperjuangkan regulasi, membangun komunikasi lintas instansi, dan memastikan program berjalan.

DPRD harus berani keluar dari rutinitas politik yang terlalu sibuk dengan agenda internal, lalu kembali menjadikan persoalan masyarakat sebagai pusat kerja kelembagaan.

Sebab, rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya pandai menjelaskan mengapa persoalan terjadi. Rakyat membutuhkan wakil yang ikut memastikan persoalan itu diselesaikan.

Membela Ekonomi Rakyat Bukan Anti-Modernisasi

Perlu ditegaskan, keberpihakan terhadap pasar tradisional bukan berarti memusuhi minimarket, supermarket, atau perdagangan digital.

Modernisasi perdagangan adalah kenyataan yang tidak mungkin dihindari. Konsumen membutuhkan kemudahan, pelaku usaha membutuhkan inovasi, dan ekonomi daerah membutuhkan investasi.

Namun, modernisasi yang sehat harus disertai keadilan.

Jangan sampai kemajuan perdagangan hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal, sementara pedagang kecil menjadi korban perubahan yang tidak pernah mereka persiapkan.

DPRD dapat mendorong model kebijakan yang lebih berimbang: penataan zonasi yang rasional, penguatan pasar tradisional, peningkatan kualitas fasilitas, kemitraan yang adil, promosi produk lokal, digitalisasi pedagang kecil, serta perluasan akses UMKM ke rantai pasok modern.

Bukan dengan menutup pintu kemajuan, melainkan memastikan bahwa masyarakat kecil tidak tertinggal di depan pintu tersebut.

DPRD Harus Menjadi Rumah Aspirasi, Bukan Sekadar Rumah Administrasi

Lembaga legislatif memiliki kedekatan yang seharusnya lebih kuat dengan kehidupan masyarakat. Anggota DPRD dipilih melalui proses politik untuk membawa suara rakyat ke ruang pengambilan keputusan.

Maka, persoalan pasar tradisional, warung, UMKM, dan industri rumahan semestinya menjadi agenda yang terus dikawal, bukan hanya ketika muncul keluhan atau menjelang momentum politik.

DPRD dapat membangun agenda pengawasan berkala terhadap kondisi pasar, membuka ruang dialog dengan asosiasi pedagang, menginventarisasi persoalan UMKM, mengawal program pemberdayaan, dan menyampaikan rekomendasi yang memiliki tindak lanjut jelas.

Aspirasi tidak boleh hanya dikumpulkan. Aspirasi harus diperjuangkan.

Dan perjuangan itu tidak selalu harus menghasilkan kebijakan yang spektakuler. Terkadang, perubahan yang paling berarti justru lahir dari hal-hal yang terlihat sederhana: pasar yang bersih, akses parkir yang tertata, biaya retribusi yang transparan, perizinan yang tidak berbelit, bantuan usaha yang tepat sasaran, serta regulasi yang tidak diskriminatif.

Bagi pedagang kecil, hal-hal sederhana itu bisa menentukan apakah usaha mereka bertahan atau berhenti.

Keberpihakan Legislatif Adalah Ukuran Keberanian Politik

Pada akhirnya, keberpihakan DPRD kepada ekonomi rakyat bukan sekadar persoalan teknis anggaran atau regulasi. Ia adalah ukuran keberanian politik.

Berani mempertanyakan kebijakan yang tidak efektif. Berani mengoreksi anggaran yang tidak tepat sasaran. Berani mengingatkan pemerintah ketika kepentingan masyarakat kecil terabaikan. Berani memperjuangkan regulasi yang melindungi ekonomi lokal, meskipun tidak selalu populer di hadapan kepentingan bisnis yang lebih besar.

DPRD tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Hubungan eksekutif dan legislatif yang sehat justru dibangun melalui kerja sama, kritik, evaluasi, dan koreksi yang konstruktif.

Namun, kerja sama tidak boleh berubah menjadi kompromi yang menghilangkan fungsi pengawasan. Kesepakatan politik tidak boleh membuat suara pedagang kecil menjadi semakin pelan.

Ketika pasar tradisional semakin sepi, warung semakin sulit bertahan, dan UMKM semakin tertekan, DPRD harus mampu menerjemahkan keresahan itu menjadi kebijakan yang nyata.

Jangan biarkan ekonomi rakyat bertarung sendirian.

Sebab, di balik satu kios yang tutup, mungkin ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Di balik satu warung yang berhenti beroperasi, mungkin ada masa depan anak yang ikut terganggu. Di balik pasar yang semakin sepi, mungkin ada ribuan orang yang perlahan kehilangan daya tahan ekonominya.

Wakil rakyat harus memahami bahwa keberpihakan bukan sekadar janji politik. Keberpihakan adalah keputusan, keberanian, dan kerja nyata.

DPRD tidak cukup hanya menjadi wakil rakyat di atas kertas. Ia harus menjadi wakil rakyat dalam kebijakan, dalam anggaran, dalam pengawasan, dan dalam keberanian membela mereka yang paling membutuhkan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan legislatif bukan hanya seberapa banyak keputusan disahkan, melainkan seberapa banyak kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik karena keputusan tersebut. *Editor; Hasby ‘Ats-Tsauri

Artikel Lainnya

DPRD Jangan Hanya Duduk di Ruang Sidang: Ketika Pasar Tradisional, Warung, dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Wakil Rakyat

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada banyak cara

Ekonomi Rakyat Jangan Dibiarkan Bertarung Sendirian: Saat Pasar Tradisional, Warung dan UMKM Membutuhkan Keberpihakan Negara

Oleh: Dadan Arief Rahman Pemerhati Kebijakan Publik Ada satu pertanyaan

Dari Masjid Untuk Kesejahteraan Umat

Jangan Hanya Memakmurkan Masjid, tetapi Masjid Juga Harus Ikut Memakmurkan

Masjid Raya Al Jabbar Beroperasi Penuh 24 Jam: Memuliakan Tamu Allah dan Menguatkan Kesadaran Kolektif Jemaah

FaktaPasundan.id-Bandung: Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al Jabbar menegaskan

Jawa Barat Juara Umum Porsadinas VII, Garut Sumbang Empat Medali Emas

FaktaPasundan.id-Garut; Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Nasional (Porsadinas) VII

Panggung Nasional, Inayatul Ula Raih Juara 1 MTQ Putri PORSADIN 2026

PC PGM Singajaya Berikan Apresiasi, Prestasi Santri Desa Sukawangi Jadi

No data was found