Dadan Arief Rahman
Pengurus DPW IPI (Ikatan Pondok Pesantren) Jawa Barat
Kemerdekaan tidak hanya diwariskan melalui bendera yang berkibar, tetapi juga melalui nilai-nilai yang hidup dalam perilaku anak bangsa. Jika dahulu para kiai dan santri ikut berjuang mempertahankan republik, hari ini mereka berada di garis depan menjaga akhlak, moral, dan masa depan generasi Indonesia.
Setiap tanggal 10 November, bangsa ini kembali mengenakan pakaian kebesarannya, mengenang jasa para pahlawan. Upacara digelar, karangan bunga disusun, pidato kebangsaan dibacakan, dan kata-kata heroik bertebaran di mana-mana. Semuanya baik dan patut diapresiasi. Namun, ada satu pertanyaan yang rasanya perlu kita ajukan, setelah upacara selesai, apa yang benar-benar kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan?
Jangan sampai kita begitu khusyuk mengenang orang-orang yang telah berjuang untuk Indonesia, tetapi kurang peduli terhadap orang-orang yang hari ini sedang berjuang menjaga Indonesia.
Sebab, menjadi pahlawan tidak selalu harus mengangkat senjata, berdiri di medan perang, atau namanya diabadikan dalam buku sejarah. Ada pahlawan yang setiap pagi mengajar anak-anak membaca Al-Qur’an, ada yang setiap malam membina akhlak remaja di masjid, ada yang bertahun-tahun mengasuh santri di pesantren pelosok dengan fasilitas seadanya. Mereka mungkin tidak memiliki pangkat, tidak memperoleh penghargaan, bahkan tidak pernah masuk televisi. Tetapi kontribusinya nyata bagi masa depan bangsa.
Mereka adalah para kiai, ajengan, ustaz, guru ngaji, pengasuh pesantren, dan para pendidik agama yang bekerja dalam senyap.
Republik Ini Juga Memiliki Jejak Perjuangan Para Kiai dan Santri
Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak bisa dibaca hanya melalui kisah para jenderal, diplomat, politisi, dan tokoh pergerakan nasional. Ada peran besar kaum agamawan, khususnya ulama Islam, yang turut membentuk kesadaran kebangsaan dan menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme.
Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari penjajah. Ia lahir dari perjuangan panjang berbagai elemen bangsa. Di dalam perjuangan itu, umat Islam, para ulama, kiai, santri, dan pesantren memiliki kontribusi yang tidak kecil.
Kita mengenal Pangeran Diponegoro, seorang Muslim yang memimpin Perang Jawa melawan kolonialisme Belanda. Ada Tuanku Imam Bonjol, ulama sekaligus pemimpin perjuangan dari Minangkabau. Ada Cut Nyak Dien, pejuang perempuan Muslim dari Aceh yang keteguhannya menjadi simbol keberanian. Ada Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, K.H. Abbas Abdul Jamil (Cirebon), K.H. Zainal Musthafa (Tasikmalaya), K.H. Anwar Musaddad (Garut) dan sederet tokoh Muslim lainnya yang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kehormatan tanah air.
Dalam perjuangan memasuki masa kemerdekaan, kita juga mengenal KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama; KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; KH Wahid Hasyim, tokoh pergerakan dan negarawan; serta KH Zainul Arifin yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.
Nama-nama tersebut bukan sekadar identitas dalam daftar pahlawan nasional. Mereka memperlihatkan bahwa Islam dan nasionalisme bukan dua kutub yang harus dipertentangkan.
Bagi para ulama pejuang, mencintai tanah air bukanlah slogan untuk menghiasi spanduk peringatan. Ia merupakan tanggung jawab moral yang harus diwujudkan dalam tindakan.
Resolusi Jihad: Ketika Fatwa Ulama Menjadi Energi Kebangsaan
Salah satu tonggak penting yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.
Ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ancaman terhadap kedaulatan republik belum berakhir. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan membonceng kedatangan Sekutu.
Dalam situasi genting tersebut, KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama Nahdlatul Ulama mengambil sikap penting. Melalui musyawarah para ulama se-Jawa dan Madura pada 21–22 Oktober 1945 di Surabaya, lahirlah Resolusi Jihad.
Resolusi tersebut menegaskan kewajiban mempertahankan kemerdekaan dan menyerukan perjuangan fi sabilillah demi tegaknya Republik Indonesia.
Keputusan itu bukan sekadar dokumen organisasi keagamaan. Ia merupakan pernyataan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah tanggung jawab moral, keagamaan, sekaligus kebangsaan.
Dampaknya terasa dalam gelombang perlawanan rakyat, termasuk pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Para kiai, santri, laskar, dan masyarakat bergerak bersama mempertahankan republik yang masih sangat muda.
Di sinilah kita memahami bahwa pesantren bukan hanya tempat orang belajar kitab kuning, menghafal Al-Qur’an, atau memperdalam ilmu fikih. Pesantren juga pernah menjadi ruang pembentukan kesadaran kebangsaan, keberanian, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap tanah air.
Kalau hari ini kita menikmati kemerdekaan, jangan sampai kita lupa bahwa di antara fondasi perjuangannya terdapat doa para ulama, pengorbanan para santri, dan keberanian masyarakat pesantren.
Setelah Merdeka, Medan Perjuangan Berubah: Dari Penjajahan Fisik Menuju Penjajahan Moral
Jika dahulu para kiai menghadapi kolonialisme dengan semangat mempertahankan kedaulatan negara, hari ini perjuangan mereka menghadapi tantangan yang tidak kalah berat: krisis moral, kemerosotan etika, kekerasan sosial, intoleransi, penyalahgunaan teknologi, lunturnya adab, serta melemahnya karakter generasi muda.
Musuh bangsa hari ini tidak selalu datang dengan kapal perang atau membawa bendera negara asing. Kadang ia hadir dalam bentuk korupsi yang dianggap biasa, kebohongan yang dibungkus pencitraan, ujaran kebencian yang dianggap hiburan, dan perilaku tidak beretika yang justru mendapatkan tepuk tangan.
Ironisnya, kita sering lebih sibuk memperdebatkan siapa yang paling nasionalis daripada membangun masyarakat yang benar-benar berkarakter nasionalis.
Di tengah situasi seperti itu, peran agamawan menjadi sangat strategis. Ulama, kiai, ustaz, dan para pendidik agama tidak hanya bertugas mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membimbing hubungan manusia dengan sesamanya.
Islam tidak berhenti pada urusan ritual. Ia mengajarkan kejujuran, amanah, keadilan, kepedulian sosial, penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap perbedaan.
Nilai-nilai itulah yang menjadi bahan baku pembangunan karakter bangsa.
Sebab, bangsa yang besar tidak cukup hanya memiliki gedung pencakar langit, jalan tol, teknologi canggih, dan pertumbuhan ekonomi. Bangsa yang besar juga harus memiliki manusia yang beradab.
Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara yang teknologinya semakin maju, tetapi sopan santunnya justru tertinggal. Jangan sampai internet sudah 5G, tetapi adab kepada sesama masih 2G.
Pesantren, Majelis Taklim, dan Masjid: Sekolah Kehidupan yang Sering Terlupakan
Mari kita lihat kehidupan masyarakat sehari-hari.
Di pelosok desa, ada seorang ajengan yang setiap hari mengajar anak-anak mengaji tanpa tarif pendidikan yang memberatkan. Ada ustaz yang menghidupkan majelis taklim untuk membina kaum ibu dan masyarakat. Ada pengurus masjid yang mengumpulkan remaja agar memiliki kegiatan positif. Ada pengasuh pesantren yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mendidik santri.
Mereka bekerja dalam ruang pengabdian yang tidak selalu tercatat dalam laporan pembangunan pemerintah.
Padahal, kontribusinya sangat mendasar.
Pertama, pesantren sebagai pusat pendidikan karakter.
Pesantren tidak sekadar mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga membangun tradisi kedisiplinan, kesederhanaan, kemandirian, tanggung jawab, penghormatan terhadap guru, serta kehidupan kolektif.
Di pesantren, seorang santri belajar bahwa kecerdasan tanpa adab adalah kesombongan. Ilmu tanpa tanggung jawab adalah kesia-siaan. Dan keberhasilan pribadi tidak boleh membuat seseorang kehilangan kepedulian terhadap masyarakat.
Kedua, majelis taklim sebagai ruang pendidikan sosial masyarakat.
Majelis taklim bukan hanya tempat mendengarkan ceramah. Ia merupakan ruang pembelajaran sepanjang hayat, tempat masyarakat membangun kesadaran beragama, memperkuat solidaritas, menyelesaikan persoalan sosial, dan mempererat hubungan antarsesama.
Dalam banyak komunitas, majelis taklim menjadi salah satu pusat ketahanan sosial masyarakat.
Ketiga, masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda.
Masjid seharusnya tidak hanya ramai ketika Ramadan atau hari raya. Ia perlu menjadi ruang yang hidup bagi pendidikan, diskusi, pembinaan remaja, kegiatan sosial, dan penguatan karakter.
Remaja yang memiliki ruang belajar, figur teladan, dan lingkungan positif akan lebih siap menghadapi tantangan zaman.
Tentu saja, semua itu membutuhkan pengelolaan yang terbuka, inklusif, mendidik, dan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Jika sekolah mendidik kecerdasan akademik, pesantren, majelis taklim, dan masjid dapat memperkuat dimensi spiritual, etika, dan sosial. Keduanya bukan pesaing. Justru harus saling melengkapi.
Negara Jangan Hanya Datang Saat Butuh Doa dan Dukungan Moral
Di sinilah kritik kita perlu diarahkan kepada negara.
Selama ini, pemerintah sering berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia, penguatan karakter, pendidikan berkualitas, dan masa depan generasi emas Indonesia. Semuanya terdengar sangat bagus. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana negara memberikan perhatian yang layak kepada para kiai, ajengan, ustaz, guru ngaji, santri, dan pesantren, terutama yang berada di wilayah pelosok?
Jangan sampai negara begitu bersemangat membangun infrastruktur fisik, tetapi lupa membangun infrastruktur moral.
Jangan sampai anggaran pendidikan terus dibicarakan dalam angka triliunan, tetapi pesantren kecil di pelosok masih kesulitan memperbaiki ruang belajar, menyediakan perpustakaan, memenuhi kebutuhan sanitasi, dan mengembangkan kualitas tenaga pendidiknya.
Jangan sampai negara baru mengingat para kiai ketika membutuhkan legitimasi sosial, doa bersama, atau kehadiran dalam acara seremonial.
Para kiai bukan sekadar pelengkap protokoler. Pesantren bukan sekadar dekorasi kebudayaan. Santri bukan sekadar objek foto dalam peringatan Hari Santri.
Mereka adalah bagian penting dari ekosistem pendidikan dan kehidupan kebangsaan.
Negara perlu menghadirkan kebijakan yang lebih serius dan berkelanjutan, antara lain:
- Memperkuat fasilitas pesantren di pelosok. Pemerintah perlu memperhatikan kelayakan ruang belajar, asrama, sanitasi, akses air bersih, perpustakaan, serta sarana pendukung pendidikan.
- Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas para pendidik agama. Ajengan, kiai, ustaz, dan guru ngaji yang menjalankan fungsi pendidikan masyarakat perlu memperoleh perhatian, akses peningkatan kompetensi, serta dukungan kesejahteraan yang proporsional.
- Memperluas akses pendidikan bagi santri. Santri harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan ilmu agama, sains, teknologi, keterampilan, dan kemampuan sosial.
- Memperkuat kemitraan pesantren dan pemerintah. Pesantren harus dilibatkan dalam agenda pembangunan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan keluarga, dan pembinaan generasi muda.
- Memberikan perhatian khusus kepada pesantren kecil dan terpencil. Jangan sampai kualitas perhatian negara hanya ditentukan oleh besar kecilnya lembaga, popularitas pengasuh, atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Kebijakan afirmatif untuk pesantren dan pendidikan keagamaan bukanlah hadiah politik. Ia merupakan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kehidupan bangsa.
Tentu saja, dukungan negara harus disertai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan menghormati kemandirian lembaga pendidikan keagamaan.
Negara tidak perlu mengatur setiap tarikan napas pesantren. Tetapi negara wajib memastikan bahwa lembaga pendidikan yang berkontribusi bagi masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendirian.
Menjadi Pahlawan Sosial: Meneruskan Resolusi Jihad dengan Jihad Pendidikan
Ada satu hal yang perlu kita renungkan: jika dahulu Resolusi Jihad menjadi momentum konsolidasi ulama untuk mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini semangat tersebut perlu diteruskan dalam bentuk perjuangan pendidikan, kemanusiaan, dan perbaikan moral.
Tentu, konteksnya berbeda. Kita tidak sedang menghadapi situasi perang kemerdekaan seperti 1945. Tantangan hari ini menuntut perjuangan melalui ilmu pengetahuan, keteladanan, pengabdian, dan kerja sosial.
Kiai yang mendidik santri agar jujur adalah pahlawan moral.
Ustaz yang membina remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku merusak adalah pahlawan sosial.
Guru ngaji yang mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur’an sekaligus menghormati orang tua adalah pahlawan pendidikan.
Pengasuh pesantren yang mendidik anak-anak dari keluarga sederhana agar kelak menjadi manusia mandiri dan bermanfaat adalah pahlawan peradaban.
Mereka mungkin tidak pernah mengangkat piala penghargaan. Tidak pula memiliki pengikut jutaan di media sosial. Tetapi hasil pengabdiannya dapat terlihat puluhan tahun kemudian, ketika anak didiknya tumbuh menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab.
Itulah jenis kepahlawanan yang sering luput dari sorotan.
Kita perlu mengubah cara pandang: pahlawan bukan hanya mereka yang tercatat dalam sejarah masa lalu, tetapi juga mereka yang bekerja membangun masa depan.
Jangan Biarkan Para Penjaga Moral Berjuang Sendirian
Pada akhirnya, Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang penuh seremoni. Ia harus menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana bangsa ini memperlakukan para pejuangnya.
Kita telah belajar bahwa kemerdekaan membutuhkan keberanian. Namun mempertahankan kualitas kemerdekaan membutuhkan kecerdasan, integritas, dan karakter.
Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi republik ini dengan pengorbanan yang luar biasa. Di antara mereka terdapat para ulama, kiai, santri, dan tokoh Islam yang berjuang dengan keyakinan bahwa agama dan tanah air dapat berjalan beriringan.
Kini tugas kita adalah melanjutkan warisan itu.
Negara harus hadir untuk para ajengan, kiai, ustaz, guru ngaji, santri, dan pesantren. Bukan hanya dengan ucapan terima kasih, tetapi melalui kebijakan nyata, dukungan anggaran yang adil, peningkatan kualitas pendidikan, dan perhatian yang berkelanjutan.
Sebab, membiarkan pesantren di pelosok berjuang sendirian sama saja dengan membiarkan salah satu benteng pendidikan moral bangsa bekerja tanpa dukungan yang memadai.
Kita tidak boleh hanya bangga memiliki sejarah Resolusi Jihad, tetapi abai terhadap perjuangan para penerusnya.
Jika dahulu para kiai dan santri ikut menjaga republik agar tidak kembali dijajah bangsa asing, hari ini mereka turut menjaga republik agar tidak dijajah oleh kebodohan, ketidakjujuran, keserakahan, dan kemerosotan moral.
Mungkin inilah makna kepahlawanan yang perlu kita hidupkan kembali: tidak semua pahlawan harus berdiri di podium, sebab sebagian dari mereka justru sedang duduk bersila di serambi pesantren, mengajar anak-anak bangsa tentang ilmu, iman, adab, dan kemanusiaan.
Selamat Hari Pahlawan.
Hormati mereka yang telah gugur demi kemerdekaan. Hargai mereka yang hari ini masih berjuang menjaga masa depan bangsa.
Karena Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar untuk membangun negara, tetapi juga manusia berakhlak untuk menjaga arah peradabannya. *editor; Hasby ‘Ats-Tsauri
