Dadan Arief Rahman
Pengamat Kebijakan Publik
Wacana liar soal pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sukses memantik riuh rendah obrolan publik. Pertanyaan paling krusial di kepala banyak orang cuma satu: Kalau kursi RI-2 beneran ditinggal, apakah penggantinya langsung duduk hari itu juga kayak ganti pemain bola, atau negara harus “menjomblo” dulu beberapa waktu?
Sebagai negara hukum, urusan suksesi elit puncak republik ini jelas tidak bisa pakai logika fast food—pesan sekarang, langsung saji. Konstitusi kita sudah mendesain mekanisme pengisian jabatan yang ketat agar sirkulasi kekuasaan tetap bermartabat, bukan sekadar hasil deal-deal gelap di ruang tertutup.
Jawabannya lugas: tidak langsung terisi detik itu juga. Negara memberi jeda waktu maksimal 60 hari.
Haram Hukumnya Ada “Plt” Wapres
Di level kementerian atau kepala daerah, kalau pejabatnya mundur, pagi itu juga bisa langsung ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Tapi untuk level Wakil Presiden, konstitusi kita mengharamkan istilah Plt. Begitu Wapres menyerahkan surat pengunduran diri resmi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kursi itu resmi dinyatakan kosong melompong.
Lalu, apakah republik ini bakal autopilot selama kursi Wapres kosong? Jauh panggang dari api. Dalam arsitektur sistem presidensial murni yang kita anut, pemegang saham tunggal kekuasaan eksekutif itu ada di tangan Presiden. Jadi, Presiden Prabowo Subianto tetap gas pol memegang kendali penuh pemerintahan sendirian sampai pendamping barunya resmi dilantik.
Bola Panas 60 Hari di Tangan Presiden dan MPR
Aturan main soal kekosongan kursi RI-2 ini sudah dikunci mati dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, lalu diterjemahkan secara teknis lewat Pasal 46 dan 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Alurnya begini:
- Hak Prerogatif Presiden Sodorkan Dua Nama:Kita tidak perlu buang-buang triliunan rupiah dari APBN buat gelar Pemilu ulang. Konstitusi memberi hak prerogatif kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wapres ke pimpinan MPR. Syarat administrasinya wajib beres maksimal 14 hari sebelum sidang digelar. Di titik ini, Presiden punya bargaining position kuat untuk memilih figur yang punya chemistry politik dan kerja dengannya, bukan sekadar titipan koalisi.
- Ujian di Paripurna Senayan:Bola panas lalu bergulir ke Senayan. MPR—gabungan anggota DPR dan DPD—wajib menggelar Sidang Paripurna paling lambat 60 hari sejak kursi Wapres kosong. Di forum inilah para wakil rakyat dan daerah bakal menguliti serta memilih satu dari dua kandidat yang disodorkan istana.
- Deadlock? Presiden yang Ketok Palu:Setelah kedua calon menyatakan kesiapannya di depan sidang, anggota MPR langsung menggelar voting. Suara terbanyak otomatis dilantik meneruskan sisa masa jabatan. Menariknya, UU MD3 juga mengantisipasi drama politik: kalau hasil voting seri dan setelah diulang tetap buntu (deadlock), hak untuk memilih satu di antara dua nama itu langsung dikembalikan ke tangan Presiden.
Menjaga Checks and Balances
Desain ketatanegaraan pasca-reformasi ini sebenarnya sangat rasional. Jeda maksimal 60 hari bukanlah ruang hampa kekuasaan, melainkan cooling down period sekaligus masa fit and proper test secara politik.
Presiden tidak bisa semena-mena menunjuk “ban serep” tanpa restu parlemen, dan sebaliknya, parlemen tidak bisa menyodorkan nama di luar kemauan Presiden. Itulah seni checks and balances. Dalam bernegara, terburu-buru menambal kekosongan tanpa prosedur sah justru berisiko melahirkan krisis legitimasi. Biar lambat asal konstitusional, daripada cepat tapi menabrak aturan main. *editor ; Hasby Ats-Tsauri
