FaktaPasundan.id-Garut: Sejarah politik Indonesia mencatat sebuah siklus ironis yang nyaris sulit dicarikan padanannya. Kamis (12/11/2026) siang, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Langkah ini menandai berakhirnya jabatan wakil presiden termuda dalam sejarah republik, tepat dua tahun setelah ia dilantik mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Namun, sorotan tajam publik dan kalangan pengamat politik tertuju pada satu benang merah yang tak terelakkan: Gibran melenggang ke puncak kekuasaan berkat putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK), dan kini ia terpaksa turun takhta juga akibat palu hakim di lembaga yang sama.
Karpet Merah Kontroversial 2023
Publik tentu belum lupa bagaimana pintu pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 terbuka lebar lewat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023. Putusan yang melonggarkan syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bagi kepala daerah itu kala itu memicu gelombang kritik keras karena diputus saat MK dipimpin oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Meski berujung pada sanksi etik berat dari Majelis Kehormatan MK (MKMK) terhadap Anwar Usman, putusan tersebut tetap menjadi karpet merah konstitusional yang mengantarkan Gibran ke kursi RI-2 pada Oktober 2024.
Publik tentu belum lupa bagaimana pintu pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 terbuka lebar lewat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023. Putusan yang melonggarkan syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden bagi kepala daerah itu kala itu memicu gelombang kritik keras karena diputus saat MK dipimpin oleh pamannya sendiri, Anwar Usman. Meski berujung pada sanksi etik berat dari Majelis Kehormatan MK (MKMK) terhadap Anwar Usman, putusan tersebut tetap menjadi karpet merah konstitusional yang mengantarkan Gibran ke kursi RI-2 pada Oktober 2024.
Bumerang dari Lembaga yang Sama
Tiga tahun berselang, lembaga peradilan konstitusi yang sama justru menjadi titik awal runtuhnya legitimasi administratif Gibran. Polemik bermula dari uji materi dan permohonan hukum terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah pendidikan menengah (setara SMA) yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Tiga tahun berselang, lembaga peradilan konstitusi yang sama justru menjadi titik awal runtuhnya legitimasi administratif Gibran. Polemik bermula dari uji materi dan permohonan hukum terkait keabsahan dokumen penyetaraan ijazah pendidikan menengah (setara SMA) yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Pada 6 Oktober 2026, meskipun MK menolak permohonan dari aspek kedudukan hukum (legal standing), pertimbangan putusan mahkamah tersebut secara substansial menyoroti tidak ditemukannya bukti bahwa dokumen yang bersangkutan memenuhi kualifikasi ijazah setara SMA sesuai undang-undang.
Pertimbangan MK itu lantas menjadi bola salju politik dan hukum yang tak terbendung:
- 30 Oktober 2026: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut.
- Awal November 2026: Gelombang demonstrasi mahasiswa meluas, disusul langkah 120 anggota DPR RI yang resmi menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk proses pemakzulan (impeachment) di Senayan pada Rabu (11/11/2026).
Memilih Mundur Sebelum Dimakzulkan
Terjepit di antara tekanan jalanan, badai hukum di MA dan MK, serta ancaman pemakzulan di parlemen, Gibran akhirnya mengambil langkah mundur teratur. Setelah sempat berdiskusi panjang selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa (10/11/2026), surat pengunduran diri resmi diantarkan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) siang.
Terjepit di antara tekanan jalanan, badai hukum di MA dan MK, serta ancaman pemakzulan di parlemen, Gibran akhirnya mengambil langkah mundur teratur. Setelah sempat berdiskusi panjang selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa (10/11/2026), surat pengunduran diri resmi diantarkan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) siang.
Dengan pengunduran diri ini, Gibran menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia—setelah Mohammad Hatta pada 1956—yang meletakkan jabatannya di tengah masa bakti.
Kini, sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, kursi RI-2 resmi dinyatakan kosong. Pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto, sementara MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna guna memilih wakil presiden baru dari dua nama yang akan diusulkan oleh Presiden.
Bagi panggung politik nasional, kisah Gibran meninggalkan catatan kaki yang pahit sekaligus reflektif: kekuasaan yang lahir dari celah tafsir konstitusi, pada akhirnya harus tunduk pada kepastian hukum konstitusi itu sendiri. *editor; Hasby ‘Ats-Tsauri
