GARUT – Menanggapi isu lonjakan jumlah pasien dan keluhan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut yang beredar di media massa, jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Garut bersama manajemen rumah sakit melakukan diskusi intensif untuk mencari solusi terbaik. Diskusi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan meski dengan keterbatasan fasilitas.
Ketua Komisi IV DPRD Garut, Asep Rahmat, mengakui bahwa saat ini jumlah pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang rawat inap melebihi kapasitas standar. “Kapasitas yang dimiliki memang terbatas, misalnya di UGD kapasitasnya 47 tempat tidur, namun kenyataannya pasien mencapai 90-an orang. Otomatis dampaknya ada ketidaknyamanan bagi pasien,” ujar Asep, Senin (28/9).
Meski demikian, Asep menegaskan bahwa kualitas pelayanan medis tidak berkurang, melainkan hanya aspek kenyamanan yang terdampak akibat kepadatan. “Saya pastikan pelayanan tidak berkurang, cuma kenyamanan saja yang terganggu karena fasilitas yang ada sedang diusahakan dan direncanakan penambahannya,” tambahnya.
Strategi Percepatan Alur Pasien
Direktur RSUD dr. Slamet Garut, dr. Inge Andriani Heriawan, menjelaskan bahwa lonjakan pasien terjadi hampir di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut, bukan hanya di RSUD dr. Slamet. Untuk mengatasi keterbatasan ruang rawat inap yang hanya berjumlah 383 bed (dari kebutuhan ideal yang jauh lebih besar), manajemen RS menerapkan tiga strategi utama:
1. Ruang Transisi: Menyediakan ruang transisi untuk pasien baru sebelum masuk ke rawat inap, di mana mereka tetap mendapatkan terapi sesuai instruksi dokter spesialis.
2. Percepatan Visit Dokter: Jadwal visit dokter dipercepat pada pagi hari agar pasien yang sudah boleh pulang dapat segera dipulangkan, sehingga kamar dapat segera diisi oleh pasien baru.
3. Ruang Transit Pulang: Pasien yang sudah dinyatakan pulang namun masih menunggu obat atau jemputan dipindahkan ke ruang transit khusus, sehingga kamar rawat inap segera tersedia.
“Kami berusaha keras tidak menolak pasien. Karena menambah ruangan tidak bisa serta merta karena harus memenuhi izin operasional dan kelengkapan sarana, maka fokus kami saat ini adalah mempercepat perputaran pasien (bed turnover),” jelas dr. Inge.
Desakan Penambahan Fasilitas dan Intervensi APBD
Anggota Komisi IV DPRD Garut, Yuda Puja Turnawan, menyoroti kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan tempat tidur. Ia mencatat kebutuhan bed ideal mencapai 2.900, sementara eksisting di RSUD dr. Slamet hanya 383 bed. Bahkan, Kementerian Kesehatan rencananya akan menambah 80 bed lagi, sehingga total menjadi 463 bed, namun hal ini memerlukan persiapan ruangan fisik.
Yuda menekankan pentingnya intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan fasilitas, khususnya pembangunan Catheterization Laboratory (Cath Lab) untuk penanganan serangan jantung.
“Banyak pasien serangan jantung dari Garut yang dirujuk ke Bandung karena di sini belum ada fasilitas pemasangan ring jantung. Jika kita punya Cath Lab, pendapatan RS akan meningkat dan rujukan keluar bisa diminimalisir. Kami mendesak Bupati Garut untuk mengalokasikan APBD, termasuk mungkin menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), guna meningkatkan fasilitas ini,” tegas Yuda.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan fasilitas akan membuat RS lebih leluasa memperbaiki layanan tanpa harus menekan anggaran pembelian obat dan bahan medis habis pakai.
Peningkatan SDM dan Komunikasi
Selain infrastruktur, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi fokus perbaikan. Akan diadakan pelatihan Service Excellent untuk mengubah mindset dan gestur tenaga kesehatan agar lebih ramah dan melayani dengan hati. Komunikasi antara manajemen dan SDM juga diperkuat untuk mencegah miskomunikasi.
“Masyarakat diharapkan langsung menyampaikan keluhan jika ada kekecewaan agar manajemen bisa segera melakukan evaluasi. Kami optimis dengan adanya inspeksi dan komunikasi yang cair ini, pelayanan kepada masyarakat Garut akan menjadi lebih optimal,” pungkas Yuda.
