Dadan Arief Rahman
Penggiat CDOB Gatra
Bagi masyarakat di pelosok, pesisir, hingga wilayah perbatasan, perjuangan membentuk Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) bukanlah sekadar urusan batas peta atau kursi birokrasi. Ini adalah jeritan rindu agar negara hadir lebih dekat. Bertahun-tahun warga harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan biaya mahal hanya untuk mengurus selembar KTP atau sekadar mendapatkan layanan kesehatan dasar di ibu kota kabupaten induk.
Sayangnya, harapan itu lama terkunci di balik kebijakan moratorium. Tumpukan berkas usulan CDOB seolah membeku di meja birokrasi pusat. Namun, kehadiran Wakil Presiden yang baru kini menyalakan kembali pelita optimisme yang sempat meredup.
Harapan besar ini tentu bukan tanpa alasan. Secara kelembagaan, Wakil Presiden memegang posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Di meja DPOD inilah nasib usulan pemekaran ditimbang secara mendalam sebelum menjadi rekomendasi utama bagi Presiden. Artinya, kunci pembuka gerbang aspirasi daerah berada tepat di tangan Wakil Presiden.
Masyarakat CDOB sangat memahami kehati-hatian pemerintah soal anggaran negara. Mereka tidak meminta keran pemekaran dibuka secara serampangan. Yang dinantikan adalah kebijakan yang lebih jernih dan berhati nurani. Melalui kepemimpinannya di DPOD, Wakil Presiden diharapkan mampu memilah mana daerah yang benar-benar mendesak untuk dimekarkan demi memutus isolasi geografis dan memangkas rentang kendali pelayanan publik.
Sudah saatnya pendekatan angka-angka fiskal yang kaku diimbangi dengan kepekaan kemanusiaan. Semoga Wakil Presiden yang baru berkenan membuka ruang dialog, mendengarkan langsung suara dari pinggiran, dan memperjuangkan realisasi CDOB yang telah memenuhi syarat. Karena pada akhirnya, memekarkan daerah yang tertinggal adalah cara paling nyata untuk memanusiakan warganya.
*Editor; Hasby Ats-Tsauri
