Dadan Arief Rahman
Aktifis 98
Ketika kemerdekaan hanya dinikmati segelintir orang, ketika kekayaan negeri berputar di antara para pemilik modal, dan ketika rakyat kecil terus berjuang sekadar untuk bertahan hidup, kita perlu bertanya: untuk siapa sebenarnya Indonesia dibangun?
Reformasi Berubah, Tetapi Nasib Rakyat Kecil Belum Banyak Berubah
Sebagai bagian dari generasi aktivis 1998, ada satu hal yang sulit diterima ketika melihat perjalanan bangsa hari ini: reformasi yang dahulu diperjuangkan dengan pengorbanan besar ternyata belum sepenuhnya menghadirkan kehidupan yang lebih adil bagi rakyat.
Tahun 1998 bukan sekadar peristiwa demonstrasi, pergantian presiden, atau runtuhnya sebuah rezim. Reformasi adalah sebuah ikhtiar sejarah untuk membebaskan Indonesia dari belenggu otoritarianisme, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, monopoli kekuasaan, serta ketimpangan ekonomi yang selama bertahun-tahun menempatkan rakyat hanya sebagai penonton di negerinya sendiri.
Kita dahulu turun ke jalan bukan semata-mata ingin mengganti orang yang berkuasa. Kita ingin mengubah sistem yang membuat kekuasaan terlalu besar, kritik dibungkam, hukum kehilangan keberpihakan, dan kekayaan negara tidak dinikmati secara adil oleh masyarakat.
Namun, setelah hampir tiga dekade reformasi, kita harus berani melakukan evaluasi dengan kepala dingin.
Demokrasi memang membuka ruang kebebasan. Pemilihan umum berlangsung secara berkala. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, pers lebih bebas, dan pergantian kekuasaan dapat berlangsung melalui mekanisme konstitusional.
Tetapi, apakah demokrasi politik otomatis melahirkan demokrasi ekonomi? Ternyata tidak.
Rakyat memang memiliki hak memilih pemimpin, tetapi belum tentu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Buruh tetap bergulat dengan upah dan kepastian kerja. Petani menghadapi persoalan harga hasil panen, biaya produksi, penguasaan lahan, dan ketergantungan pada rantai distribusi. Pedagang tradisional harus bertahan di tengah persaingan yang semakin berat.
Sementara itu, kekayaan ekonomi dan pengaruh politik berpotensi terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, akses kekuasaan, dan jaringan kepentingan.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Kita berhasil memperluas demokrasi prosedural, tetapi pekerjaan rumah untuk membangun keadilan substantif masih sangat besar.
Jangan sampai reformasi hanya berhasil mengganti wajah kekuasaan, tetapi gagal mengubah watak ketidakadilannya.
Sosialisme Islam: Islam Tidak Mengajarkan Kita Berdiam Diri Melihat Ketidakadilan
Di tengah persoalan tersebut, ada satu paradigma yang layak kembali dibicarakan: Sosialisme Islam.
Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Bahkan, ada yang buru-buru menganggap sosialisme bertentangan dengan Islam. Padahal, jika kita memahami substansinya secara jernih, terdapat titik temu yang kuat antara nilai-nilai Islam dan cita-cita sosialisme, khususnya dalam memperjuangkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, perlindungan kaum lemah, dan pembatasan keserakahan manusia.
Sosialisme Islam bukan berarti menyalin mentah-mentah ideologi sosialisme atau komunisme, apalagi menghapus seluruh kepemilikan pribadi. Islam mengakui hak milik, aktivitas perdagangan, keuntungan, dan usaha individu. Namun, Islam tidak membenarkan kekayaan berkembang menjadi alat penindasan, eksploitasi, dan penguasaan kehidupan orang banyak.
Dalam perspektif Islam, kepemilikan harta bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada tanggung jawab sosial yang melekat di dalamnya.
Al-Qur’an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 memberikan prinsip yang sangat penting:
“…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Ayat ini mengandung pesan ekonomi-politik yang luar biasa relevan. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di lingkaran kelompok yang sudah kuat secara ekonomi.
Artinya, Islam tidak cukup hanya berbicara tentang kesalehan individual, rajin beribadah, atau hubungan manusia dengan Tuhan. Islam juga berbicara tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya, bagaimana kekayaan didistribusikan, dan bagaimana masyarakat yang lemah memperoleh kesempatan hidup yang bermartabat.
Apa gunanya sebuah masyarakat dipenuhi orang-orang yang rajin beribadah, tetapi membiarkan tetangganya kelaparan? Apa makna kesalehan jika seorang pengusaha memperoleh keuntungan dengan menekan upah pekerjanya? Apa arti keberkahan jika petani yang menghasilkan pangan justru kesulitan membeli pangan?
Kesalehan sosial bukan pelengkap agama. Ia adalah bagian penting dari pengamalan agama itu sendiri.
Membela Mustadh’afin: Keberpihakan Bukan Sedekah, Melainkan Keadilan
Islam mengenal istilah mustadh’afin, yakni kelompok manusia yang berada dalam posisi lemah, tertindas, atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hak-haknya.
Mereka bukan hanya orang miskin yang tidak memiliki uang. Mustadh’afin juga dapat berupa buruh yang tidak memiliki posisi tawar, petani yang kehilangan akses terhadap tanah dan pasar, pedagang kecil yang terdesak, masyarakat yang kehilangan ruang hidup, serta kelompok masyarakat yang suaranya tidak didengar dalam pengambilan keputusan.
Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 75 mempertanyakan mengapa manusia tidak berjuang membela laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tertindas dan memohon pertolongan.
Pesannya jelas: membela mereka yang dilemahkan oleh keadaan bukanlah pekerjaan pinggiran dalam Islam.
Bahkan, dalam Surah Al-Qashash ayat 5, Allah menyampaikan kehendak-Nya untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas, menjadikan mereka pemimpin, dan mewariskan bumi kepada mereka.
Ini adalah pesan pembebasan yang sangat kuat.
Karena itu, membela kaum mustadh’afin tidak boleh berhenti pada kegiatan membagikan sembako, santunan, atau bantuan sesaat. Semua itu baik dan tetap dibutuhkan. Namun, keadilan yang sesungguhnya harus melampaui kemurahan hati.
Orang miskin tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai penerima belas kasihan. Mereka harus mendapatkan kesempatan, perlindungan, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Kita tidak sedang memperjuangkan agar rakyat kecil terus diberi ikan. Kita sedang memperjuangkan agar mereka memiliki alat produksi, akses pasar, modal yang adil, dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Masyarakat bawah tidak membutuhkan belas kasihan sepanjang hidupnya. Mereka membutuhkan sistem yang tidak terus-menerus membuat mereka miskin.
Buruh, Petani, dan Pedagang Tradisional: Mereka Bukan Beban Negara
Mari kita melihat kenyataan dari kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
Pertama, buruh.
Buruh adalah manusia yang menjual tenaga, waktu, keterampilan, dan sebagian besar masa produktif hidupnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Tetapi, apakah pertumbuhan keuntungan perusahaan selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pekerjanya?
Tidak selalu.
Masih ada persoalan upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, ketidakpastian hubungan kerja, lemahnya perlindungan pekerja, keselamatan kerja, dan kesenjangan antara pekerja dengan pemilik modal.
Tentu kita tidak boleh menggeneralisasi semua pengusaha sebagai penindas. Dunia usaha juga membutuhkan keberlanjutan, investasi, dan keuntungan yang wajar. Tetapi, keuntungan tidak boleh dibangun di atas pengorbanan martabat manusia.
Dalam pandangan keadilan Islam, hubungan kerja harus dilandasi kejujuran, kesepakatan yang adil, perlindungan hak, dan penghormatan terhadap tenaga manusia.
Buruh bukan sekadar angka dalam laporan biaya produksi. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.
Kedua, petani.
Ada ironi besar dalam kehidupan bangsa agraris seperti Indonesia. Petani menghasilkan beras, sayuran, buah-buahan, dan berbagai kebutuhan pangan masyarakat. Namun, tidak sedikit petani yang justru hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
Ketika panen tiba, harga bisa jatuh. Ketika musim tanam datang, biaya pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja meningkat. Ketika membutuhkan modal, akses pembiayaan tidak selalu mudah.
Persoalannya bukan semata-mata produktivitas petani. Ada persoalan struktural dalam tata niaga, distribusi, penguasaan lahan, akses pembiayaan, teknologi, dan posisi tawar petani.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan produksi pangan, tetapi absen ketika petani membutuhkan perlindungan.
Petani harus memperoleh kepastian akses tanah, perlindungan harga yang masuk akal, infrastruktur pertanian, teknologi, pembiayaan terjangkau, dan akses pasar yang tidak dikuasai oleh segelintir pemain.
Sebab, kedaulatan pangan tidak mungkin terwujud jika orang yang memproduksi pangan justru tidak sejahtera.
Ketiga, pedagang tradisional dan pelaku usaha kecil.
Pasar tradisional bukan sekadar tempat transaksi ekonomi. Di sana terdapat kehidupan jutaan keluarga, perputaran ekonomi lokal, jaringan sosial, dan ruang usaha masyarakat kecil.
Namun, pedagang tradisional menghadapi persaingan yang semakin kompleks. Mereka harus berhadapan dengan perubahan pola konsumsi, biaya distribusi, keterbatasan modal, persaingan usaha, dan perkembangan teknologi perdagangan.
Digitalisasi ekonomi memang penting. Investasi juga diperlukan. Tetapi, kemajuan tidak boleh berarti mematikan ruang hidup ekonomi rakyat kecil.
Negara harus memastikan persaingan usaha berlangsung secara sehat. Jangan sampai kekuatan modal, penguasaan distribusi, dan kedekatan dengan kekuasaan menjadi tiket untuk menguasai pasar.
Pasar harus terbuka bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal paling besar.
Oligarki Ekonomi: Ketika Kekayaan Berubah Menjadi Kekuasaan
Salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia adalah persoalan oligarki.
Oligarki secara sederhana dapat dipahami sebagai keadaan ketika kekuasaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi keputusan publik.
Oligarki bukan sekadar persoalan orang kaya. Orang kaya yang membangun usaha secara jujur, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati hukum bukanlah musuh masyarakat.
Persoalan muncul ketika kekayaan ekonomi dapat dikonversi menjadi pengaruh politik, ketika kebijakan publik lebih menguntungkan kepentingan kelompok tertentu, ketika akses terhadap sumber daya negara tidak berlangsung secara adil, dan ketika kepentingan rakyat kalah oleh kepentingan pemilik modal.
Di sinilah demokrasi menghadapi ancaman serius.
Pemilu bisa berlangsung demokratis, tetapi apabila akses terhadap kebijakan, sumber daya, dan pengambilan keputusan hanya dikuasai kelompok tertentu, maka demokrasi berisiko menjadi sekadar prosedur.
Rakyat memiliki suara setiap lima tahun, tetapi kepentingan ekonomi mereka belum tentu benar-benar terwakili setiap hari.
Islam sejak awal telah memberikan peringatan terhadap praktik ekonomi yang merusak keadilan, seperti riba yang eksploitatif, penipuan, kecurangan dalam timbangan, penimbunan barang untuk mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat, dan pengambilan hak orang lain.
Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan larangan praktik ihtikar, yaitu penimbunan barang untuk memperoleh keuntungan melalui kesulitan masyarakat.
Prinsipnya sederhana: mencari keuntungan itu halal, tetapi menjadikan penderitaan orang lain sebagai sumber keuntungan adalah persoalan moral dan keadilan.
Karena itu, kritik terhadap oligarki bukanlah kebencian kepada orang kaya. Kritik tersebut adalah pembelaan terhadap demokrasi, persaingan yang sehat, dan hak masyarakat untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang setara.
Pancasila dan UUD 1945: Kesejahteraan Rakyat Bukan Hadiah Penguasa
Menariknya, gagasan keadilan sosial dalam Islam tidak bertentangan dengan fondasi konstitusional Indonesia.
Justru, cita-cita tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Pancasila dan UUD 1945.
Sila kelima Pancasila menyatakan:
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Bukan keadilan sosial bagi pemilik modal. Bukan kesejahteraan hanya bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Bukan pula kemakmuran yang hanya terlihat dalam angka pertumbuhan ekonomi.
Kata “seluruh” memiliki makna yang sangat mendasar. Artinya, pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk mereka yang berada di posisi paling lemah.
Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih jauh, beberapa pasal memberikan landasan konstitusional yang jelas:
- Pasal 27 ayat (2): Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28D ayat (2): Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Pasal 33 ayat (2) dan (3): Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam pengaturan dan penguasaan negara sesuai ketentuan konstitusi.
- Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Pasal 34 ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ini bukan sekadar kalimat indah yang layak dibacakan dalam upacara kenegaraan.
Ini adalah mandat konstitusi.
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Kesejahteraan bukan kemurahan hati seorang presiden, gubernur, bupati, atau pejabat negara. Kesejahteraan adalah hak warga negara yang harus diperjuangkan melalui kebijakan publik.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, jumlah proyek infrastruktur, atau meningkatnya kekayaan segelintir pengusaha.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah upah buruh semakin layak? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah pedagang kecil semakin kuat? Apakah pendidikan dan kesehatan semakin mudah diakses? Apakah ketimpangan semakin mengecil?
Jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kehidupan masyarakat bawah tetap terhimpit, berarti ada persoalan serius dalam distribusi hasil pembangunan.
Ekonomi yang tumbuh tetapi tidak menghadirkan keadilan adalah kemajuan yang belum selesai.
Mewujudkan Sosialisme Islam dalam Kebijakan Nyata
Sosialisme Islam tidak boleh berhenti sebagai diskusi di ruang seminar, mimbar masjid, atau perdebatan ideologi.
Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ada beberapa agenda yang perlu diperjuangkan.
1. Membangun sistem pengupahan dan perlindungan buruh yang berkeadilan.
Upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, kondisi usaha, dan keberlanjutan pekerjaan. Negara harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap praktik eksploitasi.
2. Mewujudkan reforma agraria yang berpihak kepada petani.
Tanah tidak boleh hanya menjadi instrumen spekulasi dan akumulasi kekayaan. Petani membutuhkan kepastian penguasaan dan akses lahan, penyelesaian konflik agraria yang adil, dukungan produksi, serta perlindungan dari praktik penguasaan tanah yang merugikan masyarakat.
3. Memperkuat koperasi dan ekonomi rakyat.
Koperasi harus dikembalikan kepada semangat dasarnya sebagai alat perjuangan ekonomi bersama. Petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil harus memiliki kelembagaan ekonomi yang memperkuat posisi tawar mereka.
4. Membangun sistem keuangan yang inklusif dan tidak eksploitatif.
Akses pembiayaan harus lebih mudah dijangkau masyarakat kecil. Instrumen keuangan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, dan lembaga keuangan mikro dapat dikembangkan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Zakat tidak cukup hanya menjadi instrumen santunan konsumtif. Dengan tata kelola yang baik, zakat dapat membantu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin.
5. Mengendalikan monopoli dan memperkuat persaingan usaha sehat.
Negara harus tegas terhadap praktik kartel, monopoli, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Kesempatan berusaha harus terbuka bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
6. Memastikan kekayaan sumber daya alam membawa manfaat bagi rakyat.
Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang, keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi.
7. Memperluas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Masyarakat miskin tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki uang. Pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi mobilitas sosial dan kesejahteraan yang harus dijamin negara.
Inilah bentuk konkret keberpihakan kepada mustadh’afin: bukan sekadar membicarakan kemiskinan, melainkan membongkar hambatan struktural yang membuat kemiskinan terus diwariskan.
Jangan Takut Membicarakan Keadilan Ekonomi
Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.
Berbicara tentang sosialisme Islam bukan berarti memusuhi kapitalisme secara membabi buta, membenci pengusaha, atau menolak investasi. Indonesia membutuhkan dunia usaha, inovasi, modal, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, semua itu harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat luas.
Pasar membutuhkan aturan. Modal membutuhkan tanggung jawab. Kekuasaan membutuhkan pengawasan. Dan pembangunan membutuhkan keadilan.
Kita tidak sedang memperjuangkan masyarakat yang sama-sama miskin. Kita sedang memperjuangkan masyarakat yang memiliki kesempatan hidup layak, distribusi kesempatan yang adil, dan perlindungan dari eksploitasi.
Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Tetapi, kekayaan tidak boleh membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaannya.
Islam tidak melarang keuntungan. Tetapi, keuntungan tidak boleh diperoleh dengan merampas hak orang lain.
Islam tidak melarang persaingan. Tetapi, persaingan tidak boleh berubah menjadi monopoli yang mematikan kehidupan masyarakat kecil.
Dengan demikian, Sosialisme Islam dapat menjadi paradigma moral dan sosial untuk membangun ekonomi yang produktif sekaligus berkeadilan.
Reformasi Belum Selesai: Jangan Biarkan Sejarah Berakhir sebagai Kenangan
Sebagai aktivis 1998, kita perlu menyadari bahwa perjuangan reformasi tidak selesai ketika rezim Orde Baru runtuh.
Justru, pekerjaan yang lebih berat adalah memastikan bahwa nilai-nilai reformasi benar-benar hidup dalam sistem ketatanegaraan, hukum, politik, dan ekonomi.
Kita tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu. Kita juga tidak perlu menutup mata terhadap kemajuan yang telah dicapai Indonesia setelah reformasi.
Tetapi, kita harus berani mengakui bahwa demokrasi masih memiliki banyak pekerjaan rumah, terutama dalam menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat bawah.
Kritik bukan berarti membenci negara. Mengoreksi pemerintah bukan berarti anti-pembangunan. Membela buruh bukan berarti memusuhi pengusaha. Membela petani bukan berarti menolak industrialisasi.
Justru, keberanian mengoreksi ketidakadilan merupakan bentuk kecintaan kepada republik ini.
Jangan sampai Indonesia hanya menjadi negara yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya menjadi kabar baik bagi para pemilik modal, sementara masyarakat kecil harus terus berhemat untuk sekadar bertahan sampai akhir bulan.
Kita membutuhkan negara yang kuat, tetapi tidak sewenang-wenang. Pemerintah yang berwibawa, tetapi tidak antikritik. Pengusaha yang maju, tetapi tidak eksploitatif. Dan masyarakat yang sejahtera, bukan masyarakat yang terus-menerus bergantung pada bantuan.
Pada akhirnya, perjuangan Sosialisme Islam adalah perjuangan untuk mengembalikan makna kemerdekaan kepada pemilik sesungguhnya: seluruh rakyat Indonesia.
Sebab, kemerdekaan tidak cukup hanya berarti bebas dari penjajahan politik. Kemerdekaan juga harus berarti bebas dari kemiskinan struktural, ketidakadilan ekonomi, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan kekuasaan.
Kita tidak ingin Indonesia hanya merdeka secara politik, tetapi rakyatnya masih terjajah oleh ketidakadilan ekonomi.
Dan kita tidak ingin Pancasila hanya menjadi hafalan, UUD 1945 hanya menjadi dokumen, serta agama hanya menjadi simbol, sementara keadilan sosial yang dijanjikan tidak pernah benar-benar sampai ke meja makan rakyat kecil.
Inilah saatnya mengembalikan keberanian moral reformasi: membela mereka yang lemah, mengoreksi mereka yang berkuasa, dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya seberapa kaya negaranya, melainkan seberapa bermartabat kehidupan rakyatnya.
Reformasi belum selesai. Perjuangan keadilan belum usai. Dan membela kaum mustadh’afin adalah bagian dari tanggung jawab sejarah kita. Editor; Hasby Ats-Tsauri
