GARUT – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Garut terus mempercepat pembentukan kepengurusan partai hingga tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Musyawarah Ranting (Musran). Hingga saat ini, pembentukan pengurus ranting telah mencapai sekitar 1.800 kader atau 35 persen dari target yang ditetapkan.
Sekretaris Umum DPC PKB Kabupaten Garut, Cecep Ginanjar, mengatakan Musran merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi untuk memastikan keberadaan dan keberlangsungan struktur partai mulai tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Menurutnya, kegiatan Musran telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dan menjangkau hampir 18 kecamatan di Kabupaten Garut. Agenda tersebut akan terus dilaksanakan secara maraton hingga pertengahan Desember 2026.
“Kami menargetkan sebanyak 6.200 kader terbentuk di tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Garut pada Desember ini. Sampai sekarang sudah terbentuk sekitar 1.800 kader atau kurang lebih 35 persen. Artinya, masih ada sekitar 65 persen yang harus kami selesaikan,” ujar Cecep.
Ia menjelaskan, pembentukan pengurus ranting tidak hanya sebatas memenuhi struktur organisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kekuatan partai menghadapi Pemilu 2029.
Para pengurus yang terbentuk nantinya akan mendapatkan pembekalan dan pendidikan kader terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas organisasi. Mereka juga dipersiapkan untuk menjalankan fungsi kepartaian, termasuk menjadi saksi pemilu serta membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
Cecep menegaskan, PKB Garut memiliki target meraih 10 kursi legislatif pada Pemilu 2029. Untuk mencapai target tersebut, partai harus memastikan seluruh struktur organisasi berjalan dan memiliki keterwakilan hingga tingkat desa, bahkan diharapkan menjangkau setiap RW.
“Kalau kita ingin menjadi pemenang pada Pemilu 2029, maka mesin partai harus hidup. Pengurus di setiap desa harus terbentuk karena mereka nantinya menjadi ujung tombak organisasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Dalam penyusunan kepengurusan, DPC PKB Garut juga memberikan perhatian terhadap keterlibatan generasi muda dan perempuan. Komposisi kepengurusan dirancang dengan memadukan pengalaman kader senior dan energi generasi muda.
Untuk jajaran Dewan Tanfidz, pihaknya mendorong keterlibatan kader muda dengan batas usia maksimal sekitar 35 hingga 40 tahun. Sementara kader berusia di atas 40 tahun diarahkan untuk berperan dalam jajaran Dewan Syuro sebagai pengarah organisasi.
Selain itu, PKB Garut mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 35 persen dalam kepengurusan di setiap desa. Menurut Cecep, keterlibatan perempuan merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang mampu mewakili berbagai aspirasi masyarakat.
“Perempuan memiliki peran penting dalam organisasi. Karena itu, keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar memenuhi ketentuan, tetapi memang menjadi kewajiban di internal PKB. Kami ingin ada perpaduan antara pengalaman kader senior, kreativitas generasi muda, dan kontribusi perempuan,” ungkapnya.
Cecep juga menyebutkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadi salah satu perhatian dalam penguatan kaderisasi. Hal tersebut sejalan dengan kondisi demografi masyarakat Garut yang menurutnya didominasi generasi milenial dan Generasi Z.
Para kader muda nantinya akan dibekali pemahaman mengenai politik, fungsi partai, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan, pengurus partai di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi saluran aspirasi ketika masyarakat menemukan persoalan dalam pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, maupun layanan BPJS.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan bukti persoalan kepada pengurus partai untuk kemudian diteruskan melalui fraksi PKB di lembaga legislatif agar menjadi perhatian pemerintah.
“Partai juga memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Kalau ada pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Aspirasi itu akan kami teruskan melalui fraksi agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Cecep mengaku optimistis target pembentukan pengurus ranting dapat diselesaikan sesuai jadwal. Ia menyebutkan, secara pendataan progresnya telah mencapai sekitar 75 persen, sementara proses pelantikan dan pembentukan secara formal masih terus berjalan.
Pelaksanaan Musran dilakukan secara bertahap dengan menggabungkan beberapa kecamatan dalam satu kegiatan, menyesuaikan jumlah desa, kelurahan, serta besaran wilayah.
Bahkan, untuk wilayah dengan jumlah RW dan RT yang cukup banyak, seperti Kecamatan Tarogong Kidul, PKB berupaya memperluas jangkauan kepengurusan agar aspirasi masyarakat dapat lebih mudah diserap.
“Setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, kami ingin ada perwakilan pengurus di setiap RW. Bukan berarti partai harus menyelesaikan seluruh persoalan karena itu merupakan kewajiban pemerintah, tetapi setidaknya kami bisa membantu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
