FaktaPasundan.id-Bandung; Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menemukan momentum politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai semakin menunjukkan keseriusannya dalam menyuarakan aspirasi pemekaran daerah, terutama melalui keterlibatan sejumlah kader dan tokohnya dalam struktur perjuangan pemekaran di tingkat nasional maupun daerah.
Keterlibatan Syaiful Huda sebagai Ketua Nasional Pemekaran Daerah Otonomi Baru dan Rahmat Djati sebagai Ketua Pemekaran Daerah Otonomi Baru Jawa Barat menjadi salah satu indikasi menguatnya peran kader PKB dalam mengawal agenda penataan daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Dadan Arief Rahman, penggiat Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), dalam keterangannya mengenai dinamika perjuangan pemekaran daerah di Indonesia.
Menurut Dadan, kehadiran tokoh-tokoh PKB dalam kepemimpinan gerakan pemekaran bukan sekadar persoalan posisi organisasi. Lebih dari itu, hal tersebut memperlihatkan adanya ruang politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah yang selama ini mendambakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemekaran daerah bukan semata-mata keinginan melahirkan pemerintahan baru. Ada persoalan ketimpangan pembangunan, rentang kendali pemerintahan, akses pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perhatian yang lebih proporsional,” demikian pokok pandangan yang disampaikan Dadan.
Ia menilai, perjuangan DOB membutuhkan dukungan politik yang konsisten, bukan sekadar pernyataan dukungan yang muncul menjelang momentum politik tertentu. Sebab, proses pembentukan daerah baru berkaitan dengan kebijakan nasional, regulasi, kesiapan administratif, kemampuan fiskal, serta keputusan politik pemerintah dan DPR.
Dalam konteks tersebut, posisi Syaiful Huda di tingkat nasional dinilai strategis untuk menjembatani aspirasi berbagai daerah yang tengah memperjuangkan pemekaran. Sementara itu, Rahmat Djati memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan gerakan CDOB di Jawa Barat, provinsi yang memiliki beragam aspirasi pemekaran dengan karakteristik dan persoalan kewilayahan masing-masing.
Jawa Barat sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika aspirasi pemekaran cukup kuat. Sejumlah daerah memandang pembentukan DOB sebagai salah satu jalan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Namun, Dadan mengingatkan bahwa perjuangan pemekaran tidak boleh berhenti pada penguatan struktur organisasi dan konsolidasi politik. Gerakan DOB harus mampu menghadirkan argumentasi yang terukur, berbasis kajian akademis, kapasitas daerah, serta kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menjadikan aspirasi pemekaran sebagai agenda kebijakan nasional yang memiliki kepastian arah. Dukungan partai politik, khususnya PKB melalui tokoh-tokohnya, diharapkan dapat menjadi energi baru untuk membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat dan parlemen.
“Yang dibutuhkan masyarakat CDOB adalah keberanian politik, konsistensi perjuangan, dan kesungguhan semua pihak untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Jangan sampai pemekaran hanya menjadi wacana yang terus diwariskan dari satu periode politik ke periode berikutnya,” menjadi pesan penting dalam pandangan Dadan.
Menguatnya keterlibatan tokoh PKB dalam gerakan pemekaran tentu menjadi perkembangan menarik dalam peta politik penataan daerah. Kini, publik menunggu sejauh mana dukungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret.
Sebab, bagi masyarakat calon daerah otonomi baru, pemekaran bukan sekadar persoalan perubahan batas wilayah atau pembentukan pemerintahan baru. Di baliknya terdapat harapan tentang keadilan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan masa depan daerah yang lebih baik. *reptr; Hasby Ats-Tsauri
