Dalam debat publik Pilkada Garut 2024, suasana memanas ketika kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling melempar pertanyaan tajam terkait pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Garut. Tema utama yang menjadi sorotan adalah efektivitas kebijakan pemerintah daerah selama ini dan janji untuk membawa perubahan yang lebih nyata di masa depan.
Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 02, Putri Karlina, mengkritisi keberhasilan yang diklaim pemerintah kabupaten saat ini, dengan menyebutnya hanya terlihat baik di atas kertas.
“Saya mengapresiasi pencapaian Pemkab Garut yang selalu berhasil di atas kertas. Tetapi, faktanya di lapangan masih banyak ketimpangan. Meritokrasi yang diklaim berhasil justru tidak terasa dampaknya bagi masyarakat,” ujar Putri dengan tegas.
Calon Bupati Garut nomor urut 01, Helmi Budiman, menekankan potensi besar Garut sebagai etalase Jawa Barat Selatan. Ia menyoroti pentingnya memanfaatkan peluang pembangunan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk proyek besar seperti Jalan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya).
“Kita harus memanfaatkan potensi ini. Garut bisa menjadi destinasi wisata utama di Priangan Timur jika didukung infrastruktur yang baik, perizinan yang mudah, dan promosi yang masif. Oleh karena itu, kami mengusung Garut Someah yang fokus pada kolaborasi, sinergi, dan pelayanan birokrasi yang ramah,” jelas Helmi.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Garut bukanlah wacana semata. “Kami sudah merealisasikan pembangunan jalan sepanjang 99 kilometer dan merekonstruksi lebih dari 250 kilometer jalan lainnya. Ini bukti nyata, bukan sekadar janji,” tambah Helmi.
Calon Bupati nomor urut 02, Syakur Amin, memiliki pandangan berbeda. Ia mengkritisi kurangnya optimalisasi sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Garut memiliki kesempatan besar dengan dukungan pusat, tetapi sayangnya banyak proyek strategis seperti revitalisasi Pasir Cikajang dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang masih sebatas wacana. Kita harus memperbaiki sinkronisasi ini agar Garut tidak tertinggal,” ujar Syakur.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. “Kami akan memperkenalkan sistem penilaian berbasis prestasi dan membuka data ASN secara transparan di website yang bisa diakses publik. Ini untuk memastikan pelayanan publik lebih optimal dan bebas dari nepotisme,” kata Syakur.
Putri Karlina: Merit Sistem Belum Berdampak Nyata
Putri Karlina menyoroti ketimpangan antara klaim keberhasilan pemerintah dan kondisi nyata di masyarakat.
“Jika merit sistem benar-benar diterapkan, mengapa angka kemiskinan masih tinggi? Layanan publik masih jauh dari optimal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita belum mencapai target. Ini menunjukkan keberhasilan hanya di atas kertas,” ungkap Putri.
Menurutnya, perubahan nyata hanya bisa terjadi jika kebijakan pemerintah didasarkan pada fakta di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami membawa visi Garut Hebat yang tidak hanya bicara pencitraan, tetapi juga langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan Garut yang berdaya saing,” tutupnya.***
