Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat, bertempat di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa diterima oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati, Putri Karlina, Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, Yudi Bayu Hendarto, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0611/ Garut, Andrik Fachrizal, dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Helena Octavianne.
Bupati beserta Forkfimda Amin menyambut baik aksi ini dan mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib.
”Kami dari Forkopimda menerima ungkapan dan harapan aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada beberapa poin tuntutan yang bersifat nasional dan lokal, dan pihaknya telah mencapai kesepakatan bersama. Beberapa poin kesepakatan yang dibahas meliputi:
1. Transparansi Anggaran DPRD: Bupati sepakat bahwa penggunaan anggaran DPRD perlu dijabarkan secara nyata, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2. Reses Anggota Dewan: Anggota dewan akan mempertanggungjawabkan secara moral dan politis hasil reses mereka.
3. Peningkatan IPM: Pemerintah berkomitmen untuk fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya dengan program beasiswa 1.000 mahasiswa.
4. Perbaikan Infrastruktur: Bupati menjanjikan perbaikan 139 jalan dan irigasi yang didedikasikan untuk kemajuan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi cara aksi mahasiswa yang santun dan kondusif.
”Saya ucapkan terima kasih kepada aliansi mahasiswa sudah tertib dalam aksi ini,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menjelaskan bahwa dari 6 tuntutan, poin-poin yang berkaitan dengan Kabupaten Garut telah diakomodir oleh DPRD. Tuntutan utama mereka adalah transparansi kinerja dan anggaran DPRD, perbaikan kode etik dewan, dan fokus pemerintah pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Adrian menegaskan bahwa aksi yang melibatkan sekitar 600-700 massa ini berjalan kondusif.
”Garut ingin menjadikan sebagai contoh panggung demonstrasi yang lebih mendekatkan kepada aksi damai, tidak ada provokasi dan tidak ada anarkis atau kekerasan,” katanya.
Ia juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) di Garut tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa ke depannya. Adrian berharap, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat selalu terbuka untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.
Berikut adalah poin-poin kesepakatan dari hasil pertemuan:
1. DPRD Kabupaten Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media.
2. DPRD akan melaporkan secara tertulis hasil reses.
3. DPRD segera merevisi peraturan tata tertib serta menyelesaikan peraturan tentang kode etik dan tata beracara.
4. Pemerintah Kabupaten Garut akan memprioritaskan peningkatan IPM.
5. Mendesak Bupati Kabupaten Garut untuk segera menyelesaikan kekosongan jabatan di setiap SKPD.
6. Menuntut (Aparat Penegak Hukum) APH Kabupaten Garut untuk menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat tanpa adanya refresifitas dan pembungkaman di ruang publik.***
