Rombongan Forum Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Garut yang dipimpin Ketua Forum, Pepen S. SH, melakukan aksi mendatangi dua instansi strategis, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Kabupaten Garut, pada Senin, 15 September 2025.
Di Dinas Pendidikan, forum bermaksud menemui para Kepala Bidang (Kabid) sebagaimana arahan Kadisdik Asep Wawan. Namun, para Kabid yang ditunggu justru tidak berada di tempat. Hal serupa juga terjadi ketika forum mendatangi Dinas PUPR dengan tujuan menemui Kadis beserta Kabid, tetapi lagi-lagi pejabat yang dituju tidak ada di kantor.
Menurut Pepen, kedatangan mereka berangkat dari dua alasan mendasar. Pertama, menindaklanjuti instruksi dan arahan Kadis maupun hasil pertemuan dengan Bupati. Kedua, menyuarakan keresahan para pengusaha jasa konstruksi yang selama ini mengaku tidak lagi mendapatkan pekerjaan dengan alasan proyek sudah terdistribusikan.
“Faktanya, hanya sebagian kelompok atau golongan tertentu yang terus-menerus mendapatkan paket pekerjaan. Ini menimbulkan kecurigaan adanya distribusi yang tidak adil,” ujar Pepen.
Ia secara terbuka mempertanyakan ke mana saja larinya sekian banyak paket Penunjukan Langsung (PL) yang seharusnya bisa dibagi lebih merata. Pihaknya menuding adanya dugaan kongkalikong antara dinas dan segelintir rekanan yang rutin memperoleh proyek karena kedekatan personal maupun imbalan tertentu.
“Kalau benar ada pola pemberian keuntungan kontinue kepada pihak tertentu, ini jelas merugikan banyak pengusaha kecil. Kami mendesak Bupati untuk turun tangan memberi rasa keadilan. Paket PL harus dibagi secara adil, merata, dan transparan,” tegas Pepen.
Forum Asosiasi menegaskan, bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa perbaikan, mereka akan membawa persoalan langsung ke Bupati dengan menyampaikan data dan fakta di lapangan. Bahkan, mereka siap melaporkannya kepada pihak-pihak berwenang agar dugaan permainan proyek diusut secara tuntas.
“Kalau praktik tidak sehat ini terus dipelihara, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tempuh jalur resmi agar ada keadilan bagi semua pengusaha,” tambah Pepen.
Kunjungan forum ke dua dinas strategis itu sekaligus menjadi sinyal bahwa keresahan pelaku jasa konstruksi sudah memuncak. Mereka berkomitmen untuk terus bergerak ke dinas-dinas lain yang juga mengelola proyek pekerjaan, guna memastikan tidak ada monopoli atau penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi program pembangunan di Kabupaten Garut.***
