menyoroti demonstrasi mahasiswa yang dilakukan dibeberapa kota akhir-akhir ini atas disahkannya Revisi UU TNI (Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia), adalah bukti protes rakyat yang diwakili unsur mahasiswa dengan mengedepankan kehawatiran beberapa pihak yang tidak suka. Beberapa kalangan beranggapan bahwa dengan disahkannya RUU TNI pada 20 Maret 2025 lalu, merupakan kemunduran demokrasi Indonesia dan diduga akan mengembalikan kekuasaan negara ke masa Orde Baru.
Berlawanan dengan pendapat tersebut dikemukakan baru-baru ini oleh Ketua DPC Ormas GRIB JAYA Kabupaten Garut Asep Rahmat Permana, SHI., SH., MM, saat ditemui awak media disela kegiatannya di bulan Ramadhan tahun ini. Menurutnya masyarakat tidak perlu risau atas disahkannya RUU TNI apalagi dikait-kaitkan dengan kembalinya system Orde Baru ke masa sekarang. “Dugaan tersebut salah semua, buktinya dengan disahkannya RUU TNI, tetap saja TNI tidak memiliki hak politik, dan yang ditakut-takutkan oleh kalangan tertentu tentang munculnya kembali Dwi Fungsi TNI seperti kejaman Orde Baru, itu tidak ada di pengesahan RUU TNI saat ini”, ungkap Ketua GRIB. Bahkan pihaknya sangat setuju dengan adanya pengesahan RUU TNI pada 20 Maret 2025 lalu. “Sebenarnya kami semua sangat setuju, disetiap kesempatan berdiskusi dengan sesama aktifis, tanda kutif ya aktifis sebenarnya, bukan sedang belajar jadi aktifis yang mau diupah untuk teriak, kami semua sangat sangat setuju. Ketika masyarakat makin cerdas, TNI memang harus lebih cerdas, jangan terus berada di zona 80-an. Ketika ancaman keamanan dan disintegrasi bangsa makin menekan dan menguasai berbagai aktifitas sosial, TNI harus berada di garda terdepan dengan kuat, professional dan didukung peralatan hebat, serta jaminan hukum yang melindunginya”. Ketika ditanya ada problem apa sehingga memicu protes berbagai kalangan mahasiswa, Ketua GRIB menggelengkan kepala sambil melanjutkan pendapatnya. “Begini ya, fikirku sangat sederhana. Salah satunya adalah, bahwa sebelum disahkannya RUU TNI ini, akses TNI hanya bisa masuk di sekitar 10 kementrian, sedangkan sekarang ini menjadi di 14 kementrian, yang tentunya hal itu diambil pemeritah setelah memperhatikan kerawanan dan kepentingan khusus yang harus mendapat prioritas perhatian pemerintah. Efeknya, tentu beberapa pejabat sipil yang sudah asyik selama ini menjadi kaget dan khawatir, menyusul gebrakan-gebrakan anti korupsi yang makin keras oleh pemeritahan sekarang ini. Yang tentunya semua itu demi masyarakat juga tapi bukan masyarakat domplengan ya, adalah masyarakat murni yang hidup bukan dari proyek-proyek kotor pejabat tertentu. Pokoknya kalau bener-bener rakyat Indonesia menyukai system demokrasi, maka tanpa alasan apapun dan suka tidak suka, wajib mendukung pemerintahan yang sah walaupun awalnya mereka tidak memilihnya dan kalah. Kalau mereka masih teriak dan menggerogoti serta merintangi pemerintahan yang sah, itu artinya mereka sedang menodai demokrasi yang mereka sama teriakan dari dulu”, papar Ketua Grib Jaya kepada kami awak media.
Sangat menarik ngobrol singkat dengan Ketua GRIB JAYA Garut ini, meski bising lalu lintas sangat menganggu pendengaran kami. Satu hal yang masih penasaran harus kami tanyakan adalah tentang pendapatnya mengenai peran dan profesionalisme antara TNI dan Polri. “TNI adalah pengawal dan pelindung masyarakat dibidang teritorial dan keamanan. Jadi satu jengkalpun baik asset maupun tanah milik Indonesia dicuri oleh asing, disitu TNI berftugas. Begitupun jika ada satu orangpun warga negara Indonesia terancam baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh pihak manapun termasuk oleh Jaringan Mafia, Kaum Pemberontak di suatu Kawasan / Negara, serta Gerakan Laten lainnya, disitu TNI wajib bergerak melindungi, baik di hutan, di lautan, di udara, dan di kota-kota. Jadi fikiran kelompok tertentu yang berfikir TNI harus tetap di barak dan di hutan, itu pendapat super bodoh dan sangat konyol jika masih muncul di era jaman sekarang ini. Begitupun Polri, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dibidang hukum, harus terus dipacu dan didukung agar tetap hebat dan makin hebat. Kita sudah bangga selama ini atas kinerja Polri yang sudah sangat mandiri dan kuat. Jadi TNI kedepan dan Polri, harus ibarat bilah mata uang, yang saling menguatkan satu sama lain, agar Republik Indonesia ini tak mampu ditembus dengan cara apapun baik pihak asing secara langsung, maupun pihak internal dalam negeri yang menjadi budak-budak asing”, pungkasnya.
Ketika awak media menyinggung soal rencana pengesahan RUU Perampasan Asset bagi para Koruptor, nampaknya Ketua GRIB ini sudah kelamaan terhalang waktunya oleh kami dan memberikan waktu untuk bertemu kembali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ternyata dalam minggu terakhir Ramadhan ini Ormas GRIB JAYA lagi giat-giatnya membagikan takjil dan makan buka puasa disekitar 20 kecamatan, dibawah koordinasi dan pengaturan jajaran Srikandi GRIB JAYA Kab. Garut. ***
