Ketua Umum Komite Rakyat Anti Korupsi (Krak), Kang Andres Ramfuji, menyoroti secara tajam lonjakan signifikan harta kekayaan mantan Bupati Garut, Rudi Gunawan, beserta istrinya pasca menjabat. Hal ini diungkapkan Kang Andres dalam sebuah podcast yang baru-baru ini beredar.
Dalam podcast tersebut, Kang Andres Ramfuji mengungkit pernyataan Rudi Gunawan sebelum memenangkan Pilkada Garut. Saat itu, Rudi Gunawan mengaku telah menjual aset gabungan saudara-saudaranya sebesar 4 miliar Rupiah untuk membiayai pencalonannya sebagai bupati.
“Namun, fakta yang tertera dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rudi Gunawan tahun [tahun LHKPN] menunjukkan angka yang fantastis, mencapai 20 miliar Rupiah.
Lebih mencengangkan lagi, LHKPN istrinya tercatat sebesar 13 miliar Rupiah,” ujar Kang Andres Ramfuji dalam podcast tersebut. “Peningkatan drastis pasca menjadi bupati ini sungguh besar.
Dari 4 miliar menjadi puluhan miliar, ini angka yang luar biasa,” lanjutnya dengan nada heran.
Lebih lanjut, Kang Andres Ramfuji juga menyinggung pernyataan Rudi Gunawan setelah terpilih menjadi Bupati Garut dalam podcast yang sama. Rudi Gunawan disebut mengatakan, “Begitu masuk ke birokrat, SDM-nya kok begini? Baik kemampuan berpikirnya, pemikiran teknokratiknya, semua tidak terpakai.
Rata-rata, kalau kata bahasa Sunda itu banyak ngabudi ucing.” Menanggapi kedua hal tersebut, Kang Andres Ramfuji menyatakan keprihatinannya. “Peningkatan harta kekayaan yang begitu signifikan dalam waktu singkat setelah menjabat tentu menimbulkan pertanyaan besar di benak publik.
Krak akan terus mengawal isu ini dan mendorong pihak berwenang untuk melakukan klarifikasi yang transparan,” tegasnya.
Terkait pernyataan mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi di Garut, Kang Andres Ramfuji menilai hal tersebut sebagai sebuah ironi. “Jika benar demikian adanya, ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Garut. Seorang pemimpin seharusnya memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM, bukan malah merendahkan,” tandasnya.
Krak menyerukan kepada seluruh masyarakat Garut untuk terus memantau perkembangan isu ini dan bersama-sama mengawal transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.***
