Serikat Petani Pasundan (SPP) mengadakan audensi dengan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin di Aula Pendopo Kabupaten Garut, Jumat 11 April 2025 terkait masalah pengelolaan tanah.
Sekjen SPP, Agustiana, menginginkan pengelolaan tanah itu terintegrasi dalam program pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Garut.
” Di Garut ini sejak jaman Belanda dulu tanah itu 90 persen lahan tanah itu dikuasai oleh pengusaha. Makanya kita tidak mau kalau pengelolaannya tida terintegrasi dalam pembangunan daerah untuk mencapai visi misi kabupaten, karena hasilnya nanti seperti membelah air pakai golok, tetap saja miskin miskin lagi,” kata Agustiana, yang juga Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) .
Ia menilai lahan tanah di Garut ini paling subur di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, tapi karena banyak lahan yang dibiarkan, maka yang terjadi ribuan hektar lahan di wilayah Garut selatan terbengkalai, misalnya di Kecamatan Cisompet 4000 hektar, Miramare 2000 hektar dan lain lain.
” Bupati ini kan Ketua Dewan Pertimbangan Agraria, cuman kalau kemarin (era bupati Garut yang lain) tidak kita kasih inputnya. Kalau sekarangkan tinggal mempertemukan, dipanggil perkebunan mana yang SPP, atau mana yang petani yang lain, mana untuk Pemda, mana untuk desa. Karena desa juga kasian kalau hanya mengandalkan APBD dan APBN tidak akan cukup,” katanya
Agustiana yakin Garut dibawah kepemimpinan Abdusy Syakur akan mampu membawa perbaikan Garut lebih cepat dan lebih hebat, namun harus didukung oleh kepiawaian bawahannya dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Bupati Garut, Abdusy Syakur, menganggap SPP ini wadahnya para pejuang yang berupaya mensejahterakan masyarakat melalui reformasi agraria. Sebab menurutnya 70 persen lahan tanah di Indonesia dikuasai oleh sekitar 2 persen warga tertentu.
” Di Indonesia ini ada sekitar 10 juta keluarga petani yang hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Padahal tanah itu modal dasar untuk masyarakat untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang, dan di Garut juga ada hal seperti itu nanti kita cari solusi. Karena tangan kita juga terbatas, nah dengan bantuan dari SPP nanti kita cari solusinya,” kata Syakur .
Ia berjanji akan menyelesaikan Maslah pertanahan di Garut ini dengan cara melaksanakan diskusi dengan SPP dan pihak terkait di pemerintahan, serta stakeholders lainnya.
” Kita kan negara hukum, kita harus melakukannya dengan hati hati, jangan sampai ada pihak yang merasa tanahnya diambil,” pungkasnya.***
