Beberapa waktu terakhir ini ramai berita tentang Pj. Bupati yg menguasai anggaran dinas dinas yang membuat kepala dinas tertekan, hal tersebut tidak benar, seharusnya narasi yg disampaikan yaitu Pj. Bupati harus bisa mengarahkan anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas saat ini, bila perlu menggeserkan anggaran kepada hal yang lebih berdampak yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat garut.
Berita yang sempat ramai kemarin bahwa hal tersebut tidaklah berdasarkan data dan fakta yang valid sehingga kebenarannya diragukan.
Demikian disampaikan Ketua LSM Gerakan masyarakat Desa Bersatu (Gamdesa) Irfan Iskandar tentang pemberitaan yang beredar selama ini di media cetak maupun elektronik.
“Mengenai pejabat RSUD Pamengpeuk Mr. D yang dinarasikan diduga ikut mengatur proyek, menekan kepala dinas dan ikut terlibat tentang pelaporan ke polda, setelah dilakukan cek ricek secara mendalam, tidak ada korelasi dengan yang terjadi hari ini, tidak punya peran apa apa, tidak ditemukan data dan fakta valid yang mengarah kepada hal yang diduga, sehingga berita yang sempat beredar tidak benar adanya,” ujar Irfan.
Juga mengenai hal yang dituduhkan kepada sosok yg disebut Mr. F setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut tidak didapatkan data dan fakta yang kuat.
Irfan menambahkan, setelah dilakukan kajian yang mendalam ternyata tidak ada sedikitpun baik lisan maupun tulisan Pj. Bupati Garut mengarahkan dinas untuk memberikan pekerjaan kepada siapapun dan pemborong manapun.
“Tidak ada keterlibatan Mr D dalam proses pemanggilan 2 pejabat Kepala dinas yang dilakukan oleh penyidik polda Jabar, karena itu merupakan proses undangan/pemanggilan dari penyidik polda Jabar terhadap laporan terdahulu jauh sebelum Mr. D Bertugas di salah satu Rumah Sakit Di Garut Selatan, dan tidak ada korelasi sama sekali terhadap tugas dan pekerjaan Mr. D selaku salah satu pejabat di RS tersebut, dan sangat tidak mungkin proses hukum dapat di intervensi,” jelasnya.
Soal ada dugaan Mr. F menjadi pengusaha yang memonopoli proyek di dinas dinas setelah di cek ke dinas tidak didapatkan satu pun projek yang yang diduga milik Mr. F, itu mungkin asumsi-asumsi di lapangan saja.
Oleh sebab itu Irfan sebagai ketua LSM Gamdesa mendukung Pj. Bupati Garut untuk melakukan langkah langkah strategis dalam pengelolaan anggaran.
“Justru harus ada keberanian melakukan reposisi anggaran untuk penanganan masalah masalah yang krusial di masyarakat seperti penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan IPM khususnya di sektor pendidikan dan penataan infrastruktur yang berdampak terhadap aksesibiltas wilayah dan penataan kawasan,” pungkas Irfan.***