Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, mengungkapkan, banyak penerima bantuan beras dari pemerintah pusat yang bukan warga miskin.
“Kita lakukan evaluasi kondisi di lapangan Seperti apa ya kemudian kedepannya bagaimana jadi ternyata masih banyak juga ya yang sebenarnya mampu ya yang menerima beras,” katanya, saat ditemui di Setda Garut, Senin, 25 September 2023.
Karenanya, pihaknya melakukan evaluasi terhadap pembagian beras yang dilakukan oleh Pemerintah.
” Golongan yang mampu ini justru mendapatkan bantuan beras dari pusat dan pemerintah daerah. Ya jadi mendapatkan adanya dobel yang menerima beras bantuan,” katanya.
Menurutnya, untuk bantuan beras dari pemerintah daerah lebih mudah pembagiannya, karena langsung ke sasaran, sehingga bisa langsung ketahuan miskin tidaknya penerima manfaat.
“Yang menerima baik yang dari pusat nah kalau yang di daerah kan langsung ditahan. Oh ini mah ternyata mampu nggak diberikan, begitu kita cek di lapangan,” katanya.
Sebaliknya katanya, jika ada yang belum menerima di lapangan seperti janda tua dan warga miskin lain bisa langsung diberikan oleh petugas.
“Misal ini janda tua nggak punya pendapatan dan sebagainya kita berikan ada yang langsung begitu ada yang ditahan dulu, dirapatkan dulu di sini, kemudian nanti kita data lagi ya kemudian kita berikan kepada yang tidak mampu,” katanya.
Dilaporkannya, saat ini pembagian beras sudah hampir 20 persen kepada masyarakat tidak mampu. Namun Helmi mengatakan ada beberapa temuan yang ia terima.
“Pembagian beras bagi yang miskin ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah pusat baru mungkin sekitar 20 persen lah ya,” katanya.
Beras bantuan pemerintah untuk warga miskin itu akan dilakukan selama 3 bulan.***
