Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, menyoroti putusan MA 24/2023 terkait 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen. Hal ini menjadi sorotan karena putusan tersebut dikeluarkan menjelang proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Perludem terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 yang terkait pembulatan jumlah keterwakilan perempuan.
Menurut Ahmad, UU Nomor 7 tahun 2017, Pasal 245, mewajibkan calon setidaknya memiliki 30 persen keterwakilan perempuan. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan juga mengikuti ketentuan ini, dan hasil putusan MA memperkuat persyaratan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Dan KPU RI pun telah menindak lanjuti dengan mengirimkan surat dinas kepada partai politik untuk mematuhi putusan MA terkait kuota keterwakilan perempuan, hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor Bawaslu Garut, pada awak media, Rabu (18 Oktober 2023)
Ahmad berharap semua partai politik akan mematuhi regulasi yang ada, baik itu UU Nomor 7 maupun putusan Mahkamah Agung, dan itu harus ditaati untuk menciptakan pemilu yang bermartabat.
Ia mengakui bahwa di Kabupaten Garut, kalau melihat DCS ada beberapa partai politik di setiap Dapil masih ada yang belum mencapai kuota 30 persen perempuan, karena 30 persen dihitung per Dapil.
Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan bahwa masalah sanksi masih harus dibahas lebih lanjut, dan keputusan mengenai sanksi itu ada di tangan KPU jika partai politik tidak mematuhi kuota perempuan, karena KPU yang mempunyai penetapan DCT.
” Bahwa kita menyepakati bahwa UU nomor 7 itu harus menjadi aturan lalulintas sebagai penyelenggara pemilu dan untuk masalah sangsi belum dilihat nantinya seperti apa,” ungkapnya
Menurutnya, masih ada kesempatan untuk mencapai keterwakilan perempuan sebelum penetapan DCT, dan penting untuk KPU bagaimana menyosialisasikan hal ini kepada semua peserta pemilu
Ahmad menekankan bahwa setiap aturan, termasuk UU Pemilu, harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, sesuai dengan UU tentang pencalonan legislatif yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di setiap dapil.
“Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu telah mengingatkan partai politik untuk mematuhi aturan ini, terlepas dari ada sanksi atau tidak, karena ini telah diatur dalam UU bahwa keterwakilan perempuan minimal harus mencapai 30 persen,” tandasnya.***
