Ketimpangan anggaran di Kabupaten Garut kian menjadi sorotan tajam menjelang Pilkada 2024. Dalam laporan terbaru, terungkap bahwa alokasi untuk perjalanan dinas mencapai Rp 91 miliar, hampir tiga kali lipat dari dana bantuan sosial yang hanya Rp 33 miliar. Kondisi ini menjadi kritik keras dari Galih F. Qurbany, Koordinator Strategi pasangan calon nomor 2, SANTRI (Syakur-Putri). Ia menyebut pemborosan tersebut sebagai bukti nyata gagalnya pemerintah memahami prioritas rakyat.
“APBD seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menopang gaya hidup birokrasi yang boros. Ketimpangan seperti ini adalah ironi yang tak bisa dibiarkan,” tegas Galih.
Sebagai langkah nyata, pasangan SANTRI berkomitmen memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 40 persen jika terpilih. Dari penghematan ini, Rp 36 miliar per tahun atau Rp 180 miliar dalam lima tahun akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung, seperti layanan kesehatan gratis dan bantuan sosial. Bukan hanya perjalanan dinas, pasangan SANTRI juga akan menghapus alokasi untuk sewa rumah dinas wakil bupati sebesar Rp 168 juta per tahun dan perjalanan dinas luar negeri yang kerap menghabiskan Rp 1,1 miliar tanpa manfaat jelas bagi rakyat.
Galih juga menyoroti potensi besar sumber daya alam Garut, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) panas bumi yang mencapai Rp 160 miliar per tahun. Menurutnya, dana ini selama ini tidak diarahkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Panas bumi adalah hak masyarakat Garut, dan hasilnya harus dirasakan langsung oleh mereka, bukan hanya segelintir pihak. Selain itu, DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) juga harus dimanfaatkan untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Dalam pendekatan mereka, pasangan SANTRI berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Contoh nyata dari keberpihakan ini terlihat dari rencana mereka untuk mengalokasikan anggaran yang dihemat untuk program kesehatan gratis bagi 2,5 juta warga Garut. Program tersebut telah diuji coba di Kecamatan Cilawu dengan hasil yang memuaskan.
Bagi Galih, realokasi anggaran bukan hanya soal perbaikan teknis, tetapi sebuah komitmen politik untuk mengakhiri pemborosan dan menciptakan keadilan. Selama ini, katanya, pemerintah gagal mengoptimalkan potensi besar Garut untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam yang melimpah tidak pernah dikelola secara serius, meninggalkan kemiskinan sebagai warisan yang tak berkesudahan.
Pasangan SANTRI hadir dengan solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut. Mereka menawarkan perubahan mendasar yang tidak hanya mengakhiri ketimpangan anggaran, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Garut. Dengan keberanian dan strategi yang konkret, pasangan ini siap membawa Garut ke arah yang lebih baik, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
“Anggaran adalah alat perubahan, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan alokasi yang tepat, kita bisa menghapus ketimpangan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Garut,” pungkas Galih.***