Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Garut dan Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Kelompok Rentan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berperspektif GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial), bertempat di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Jl. Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (4/3/2025).
Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut, Eti Nurulhayati menyampaikan, pembahasan terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang serta perlu adanya satu usulan dari tingkat bawah khususnya dari Perempuan dan Kelompok Rentan.
Intruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah memadatan atas keterlibatan para perempuan dalam siklus pembangunan sejak dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Ia menambahkan, pihaknya ingin memberikan keluasaan kepada Oganisasi Masyarakat (Ormas) Perempuan di Kabupaten Garut untuk ikut berperan aktif dalam rangka memberikan usulan pendapat agar bisa sama-sama bersinergi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Terakhir Ia berharap, agar seluruh perempuan bisa menyampaikan keinginannya atas dasar kesehatan, pemberdayaan perempuan, perempuan dengan kepemimpinannya, perempuan dengan lingkungan hidup yang senantiasa bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), Yayan Waryana, menyebutkan perannya sangat berkaitan, yakni sebagai dinas yang menampung urusan perempuan terutama terkait Musyawarah Pembangunan Perempuan dan Kelompok Rentan di Kabupaten Garut.
Ia berharap, melalui musrenbang ini dapat membuahkan hasil rumusan yang dipakai dalam rujukan oleh Bappeda untuk menentukan prioritas program kegiatan yang memiliki keterlibatan dari kaum perempuan dan kelompok rentan.
Terakhir ia menambahkan, Hasil dari pembangunan ini memiliki sifat berkeadilan atau merata dan bisa dirasakan oleh seluruh warga dan masyarakat terutama bagi perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Garut.
“Hasil dari rumusan-rumusan yang sekarang sedang dilaksanakan dalam Musrenbang
Perempuan dan Kelompok Rentan Dalam Program Inklusi Aisyiyah ini bisa dijadikan kebijakan Pemda serta memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan,” tuturnya.***
